 |
| Aliansi Sidoarjo saat menggelar aksi demontrasi di DPRD Sidoarjo.(Dok/Istimewa). |
Aksi tersebut diterima langsung Bupati Sidoarjo Subandi bersama Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih beserta jajaran pemerintah daerah dan anggota legislatif.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan daerah. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, agraria, hingga pengangguran dan ketenagakerjaan.
Di sektor pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah memberantas praktik pungutan liar (pungli), mewujudkan kesetaraan akses pendidikan, serta menjamin keamanan lingkungan sekolah melalui pembentukan satuan tugas (satgas).
Sementara di sektor kesehatan, mereka meminta peningkatan pelayanan medis dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam pelaksanaan relokasi. Mahasiswa juga menyoroti persoalan prostitusi dan peredaran minuman keras (miras).
Pada sektor agraria, mahasiswa mendesak pemerintah mengusut dugaan praktik mafia tanah, menghentikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan, serta menyelamatkan aset desa.
Tak kalah penting, persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan job fair serta merealisasikan target penyediaan 100 ribu lapangan kerja.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengapresiasi berbagai masukan dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aspirasi tersebut mencakup persoalan nasional hingga berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Sidoarjo.
"Alhamdulillah, kami sangat senang menerima masukan dan tuntutan mahasiswa. Mulai dari program-program nasional hingga isu lokal. Untuk isu nasional, mahasiswa mengkritisi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan MBG maupun KDMP," ujarnya.
Nasih menyebut, sejumlah persoalan lokal yang disorot mahasiswa juga perlu mendapat perhatian serius. Diantaranya adalah angka pengangguran, anak putus sekolah, serta efektivitas pelaksanaan job fair dalam menekan angka pengangguran.
"Selain itu, persoalan pungli di lingkungan pendidikan tingkat SD dan SMP, perundungan, hingga dugaan pencabulan juga menjadi perhatian mahasiswa," ujar dia.
Nasih menilai, usulan pembentukan Satgas Pendidikan perlu ditindaklanjuti. Satgas tersebut diharapkan dapat membantu mengawasi sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah.
"Ini masukan yang menarik. Mereka mengusulkan adanya Satgas Pendidikan untuk mengantisipasi sekaligus bersama-sama mengawasi dunia pendidikan di Sidoarjo," katanya.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan tata ruang, terutama pemanfaatan kawasan sempadan sungai oleh perusahaan serta penggunaan lahan yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.
Terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan dan program pengentasan kemiskinan, Nasih menyatakan DPRD Sidoarjo akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Ia menegaskan, DPRD Sidoarjo tidak pernah memangkas anggaran pendidikan maupun penanganan kemiskinan.
Menurut dia, alokasi anggaran untuk sejumlah program tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga perlu dilakukan penelusuran secara menyeluruh.
"Untuk anggaran pendidikan, beberapa waktu lalu Komisi D sudah menyampaikan bahwa alokasinya sesuai aturan, yakni lebih dari 20 persen. Namun, terkait anggaran kesehatan, stunting, dan persoalan lainnya, kami akan meminta data khusus kepada eksekutif," tegasnya.
Nasih menambahkan, Bupati Sidoarjo telah menyanggupi permintaan mahasiswa terkait penyediaan data. Pemerintah daerah bersama OPD terkait dijadwalkan segera merekapitulasi berbagai tuntutan dan data yang dibutuhkan.
Ia juga meminta Komisi D DPRD Sidoarjo mendalami dugaan pelanggaran yang melibatkan kepala sekolah maupun persoalan pungli di lingkungan pendidikan. Dinas terkait dan instansi sekolah, baik SD negeri maupun SMP, akan dimintai keterangan.
"Kalau memang terbukti jelas melanggar peraturan, kami meminta agar diberikan sanksi seberat-beratnya. Termasuk kemungkinan pencopotan jabatan," tegasnya.
Nasih berharap komunikasi antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah terus terjalin agar setiap tuntutan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
"Aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak berhenti sebagai catatan dalam aksi demonstrasi, tetapi perlu dikawal melalui koordinasi dengan OPD terkait," pungkasnya. (Red)
Komentar