 |
| Wakil Ketua Umum BariKade Gus Dur, Sudarsono Rahman.(Dok/Istimewa). |
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur, Sudarsono Rahman, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sudarsono merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menurutnya membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
" Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, dalam amar putusannya, MA memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan," ujar Sudarsono yang akrab disapa Cak Dar.
Menurut Sudarsono, surat tersebut selama ini menjadi dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024.
Ia menilai putusan tersebut memunculkan persoalan konstitusional yang mendasar, yakni mengenai dasar pemenuhan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden ketika dokumen yang digunakan dinyatakan tidak sah.
"Ini bukan lagi sekadar perdebatan di ruang publik. Ini adalah persoalan hukum yang menuntut pertanggungjawaban negara," katanya.
Sudarsono juga menyinggung pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menurutnya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya ijazah atau sertifikat penyelesaian pendidikan luar negeri setara SMA sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
Bagi Barikade Gus Dur, dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab lembaga negara untuk memastikan jabatan publik diperoleh melalui proses yang sah dan sesuai konstitusi.
"Kami tidak ingin negara ini membangun preseden berbahaya, ketika persoalan mendasar mengenai keabsahan persyaratan seorang pemimpin justru diselesaikan dengan pembiaran politik," ujar mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur itu.
Desak DPR Gunakan Kewenangan Konstitusional
Barikade Gus Dur mempertanyakan sikap DPR RI terhadap munculnya putusan tersebut. Organisasi itu menilai DPR tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa persoalan telah selesai melalui proses pemilu, karena putusan MA menghadirkan fakta hukum baru yang wajib direspons secara kelembagaan.
Sudarsono mengingatkan bahwa Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah menyediakan mekanisme konstitusional pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti memenuhi alasan yang ditentukan konstitusi.
Atas dasar itu, Barikade Gus Dur menyampaikan lima tuntutan:
1. DPR RI segera membentuk langkah penyelidikan dan pemeriksaan politik terhadap persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
2. DPR RI meminta penjelasan terbuka kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung.
3. KPU RI memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
4. DPR RI menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut melalui mekanisme konstitusional, termasuk proses sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 apabila ditemukan dasar hukum yang memenuhi ketentuan pemakzulan.
5. Seluruh institusi negara membuka fakta dan dokumen yang relevan kepada publik agar tidak ada ruang bagi manipulasi, penyembunyian informasi, maupun perlindungan politik terhadap siapa pun.
Sudarsono menegaskan tuntutan tersebut bukan didasarkan pada suka atau tidak suka terhadap seseorang, melainkan sebagai upaya menjaga kehormatan konstitusi.
"Demokrasi tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kekuasaan yang kehilangan legitimasi moral. Negara hukum tanpa keberanian menegakkan hukum hanya akan menjadi panggung sandiwara kekuasaan," katanya.
Ia menutup pernyataan dengan meminta Gibran memberikan pertanggungjawaban atas persoalan pemenuhan persyaratan pencalonannya, serta meminta DPR menjalankan mandat konstitusionalnya.
"Jangan biarkan konstitusi menjadi barang mainan kekuasaan," ujarnya.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari DPR RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KPU RI, maupun pihak Gibran Rakabuming Raka terkait tuntutan tersebut. (Red)
Komentar