 |
| Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Abd. Rasyid Fansori.(Dok/Istimewa). |
Menanggapi isu itu, Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Abd. Rasyid Fansori, memberikan pandangan positif terhadap keberadaan aksi massa atau demonstrasi.
Menurutnya, secara umum aksi merupakan bentuk reaksi wajar masyarakat terhadap berbagai kondisi yang terjadi, terutama yang berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah.
"Jika terjadi anomali antara kebijakan yang diambil pemerintah dan kebutuhan rakyat, maka aksi tersebut sangat wajar terjadi. Kami memaknai positif aksi tersebut sebagai bentuk refleksi diri terhadap kapasitas dan amanah yang kami emban," ujar Rasyid Fansori saat dihubungi via WhatsApp, Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan bahwa dinamika aksi massa justru menjadi instrumen keseimbangan (check and balance) dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggara pemerintahan.
Bagi DPRD Pamekasan—yang memiliki tiga fungsi pokok, khususnya fungsi pengawasan—kehadiran aksi maupun audiensi sangat membantu kerja-kerja legislatif.
"Di dalam aksi atau audiensi terdapat niat mulia, baik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun menyampaikan informasi penting terkait tata laksana kebijakan yang mungkin belum sesuai dengan harapan bersama. Oleh karena itu, kami tetap memaknainya secara positif," tegasnya.
Terkait dengan stigma atau dugaan adanya "industrialisasi demonstrasi", politisi PPP itu meyakini bahwa hal tersebut mungkin saja dilakukan oleh oknum tertentu. Namun, ia menegaskan agar fenomena tersebut tidak digeneralisasi ke seluruh gerakan masyarakat.
"Saya pikir jika ada upaya lain seperti yang disebut industrialisasi demonstrasi, itu bisa saja dilakukan oleh oknum. Kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua gerakan adalah bagian dari industrialisasi. Prinsipnya bagi saya, gerakan aksi itu penting dan pasti memiliki misi mulia di dalamnya," pungkasnya. (Red)
Komentar