 |
| Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.(Dok/Istimewa). |
Penegasan itu disampaikan Willy dalam Simposium bertajuk 'Politik Legislasi NasDem: Memperjuangkan yang Tertinggal' di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Willy, partai politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan. Ia harus hadir melalui fungsi legislasi, memastikan hak-hak rakyat menjadi bagian sah dari agenda politik nasional.
"Pak Surya ingin partai ini, khususnya melalui fraksi, itu benar-benar hadir untuk memperjuangkan undang-undang. Legislasi yang benar-benar berpihak pada orang banyak. Makanya NasDem lahir sebagai partai publik yang memperjuangkan hak-hak publik," ujar Willy.
Legislasi yang Membela yang Rentan
Willy menyebut, sejumlah undang-undang yang diperjuangkan NasDem adalah bukti nyata komitmen tersebut. Di antaranya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hingga legislasi di bidang pendidikan kedokteran.
Regulasi-regulasi itu, kata dia, menyasar kelompok yang selama ini paling rentan: masyarakat adat yang hak atas tanahnya terancam, korban kekerasan seksual yang sulit mencari keadilan, pekerja rumah tangga yang belum mendapat pelindungan hukum yang layak, hingga akses pendidikan yang masih timpang.
"Perjuangan ini bukan soal pasal dan ayat semata. Ini soal siapa yang dilindungi negara dan siapa yang dibiarkan berjuang sendiri," ucapnya.
Bukan Jasa Titipan, tapi Berjuang Bersama
Ke depan, NasDem akan terus membangun kemitraan strategis dengan berbagai kelompok sosial dan organisasi masyarakat. Kemitraan itu ditujukan untuk membangun kontrak sosial dan kontrak politik yang adil, sekaligus membuka ruang bagi aspirasi publik untuk diperjuangkan menjadi agenda legislasi di DPR.
Willy menegaskan, NasDem tidak ingin menjadi sekadar perantara kepentingan.
"Jadi NasDem setelah ini kami tetap membangun kemitraan strategis dengan kelompok-kelompok sosial bagaimana terjadi kontrak sosial, kontrak politik yang fair. Jadi NasDem ini bukan jastip. Ingat, Partai NasDem bukan jasa titipan. Tapi adalah apa konteksnya? Berjuang bersama," tegasnya.
"Kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat, kelompok-kelompok sosial punya usulan apa, punya tawaran apa untuk diperjuangkan di DPR menjadi agenda legislatif. Kami membuka diri, kami berdiskusi," lanjutnya.
Hak Dasar hingga Ruang Publik
Willy menekankan, perjuangan untuk hak-hak publik tidak berhenti pada pembentukan undang-undang. Ia juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kerap dianggap sepele, padahal menentukan martabat hidup warga negara.
"Kami berjuang untuk hak-hak publik. Apa saja hak-hak publik, baik hak-hak yang mendasar, sandang, pangan, papan, itu hal yang elementer. Kami berjuang untuk itu. Pendidikan, kesehatan, itu penting sekali. Air bersih, udara yang bersih," katanya.
Komitmen itu, menurut Willy, bermuara pada pembelaan terhadap ruang publik, ruang diskusi publik, dan kebaikan bersama.
"Itu kemudian komitmen-komitmen kita terhadap public space, public sphere, dan public good. Partai hadir di sana benar-benar membela public good," pungkasnya. (Red)
Komentar