 |
| Hasan Aminuddin, Anggota DPR RI asal Fraksi NasDem |
lensajatim.id Surabaya- Rencana Pemerintah melakukan impor beras terus mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Kali ini penolakan datang dari Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hasan Aminuddin. Hasan menegaskan bila pihaknya tegas menolak rencana pemerintah impor beras 1 juta ton karena produksi beras hingga Mei 2021 masih surplus. Jika itu dilakukan pemerintah malah merugikan petani.
Tidak hanya menolak, selaku wakil rakyat dari Dapil Jatim, Hasan juga meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menolak rencana pemerintah impor 1 juta ton beras tersebut. Ia juga berharap Khofifah menstabilkan harga beras, baik di Bulog dan pasaran.
“Bila perlu, Pemprov Jatim membeli beras atau gabah milik petani, untuk menstabilkan harga. Sikap NasDem jelas, tentunya menolak. Karena itu bakal merugikan petani,” tegas Hasan, di sela Seminar Nasional ‘Syaikhona Kholil Guru Para Pahlawan’ di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Sabtu (20/3/2021).
Pimpinan Komisi IV DPR RI mengaku terkejut mendengar ada wacana pemerintah akan mengimpor beras. Pasalnya, kata dia, pimpinan dan anggota Komisi IV telah menggelar rapat bersama seluruh pejabat eselon I, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog selaku tupoksinya di bidang pangan.
Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat DPP Partai NasDem ini menjelaskan bahwa Kementan meyakinkan Komisi IV untuk menjamin akan ketersediaan pangan khususnya beras di Indonesia sangat cukup sampai lebaran. Baik ketersediaan pangan di Bulog, penggilingan hingga pasar.
“Penolakan itu sudah menjadi suara saya di Komisi IV, dan Alhamdulillah seluruh teman-teman mendukung dan satu pikiran. Bahkan, tidak ada satupun anggota fraksi di Komisi IV menolak, mereka semuanya mendukung dan searah dengan saya,” tandasnya.
Menurut Mantan Bupati Probolinggo dua periode ini, penolakan tersebut sudah sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional, yang harus mengutamakan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Hasan meminta pemerintah komitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau, misalnya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian.
Apalagi, kata Hasan, mulai bulan Maret hingga Mei mendatang para petani akan melakukan panen raya. Sementara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2020 mencapai sebesar 31,33 juta ton, naik sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dari tahun 2019 yang hanya sebesar 31,31 juta ton beras.
“Sehingga, tidak ada alasan pemerintah itu melakukan impor beras di bulan-bulan ini di mana petani akan panen raya,” tuturnya.
Misalnya harga gabah di Kabupaten Probolinggo, dari sebelumnya sebesar Rp 4.500 turun menjadi Rp3.900 per kilogram. Harga ini anjlok sejak ada kabar pemerintah akan impor beras sebanyak 1 juta ton menjelang lebaran.
“Hari ini masih isu sebenarnya, dan belum dilakukan pemerintah. Tapi isu saja sudah mampu menurunkan harga gabah, apalagi kalau benar terjadi,” pungkas Hasan(Had/Red)
Komentar