|
Menu Close Menu

Komis X DPR RI Sebut Pengambangan Pariwisata di Lombok Perlu Ditunjang Kualitas SDM

Senin, 26 Juni 2023 | 21.38 WIB

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Poltekpar Lombok NTB. (Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menilai daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai modal mumpuni sebagai daerah wisata, mulai dari sumber daya alam, budaya, dan kuliner. Hal itu harus ditunjang pula dengan SDM yang baik.


"Dengan kehadiran Poltekpar (Politeknik Pariwisata) di Lombok ini kita berharap nantinya bisa menghasilkan SDM berskala nasional sesuai dengan bidangnya, yaitu kepariwisataan. Ini sangat luar biasa. Luas kampusnya mencapai 20 hektare. Tentu kita perlu usaha dan kesabaran untuk terus berkembang," ujar Lisda saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR di Poltekpar Lombok, Lombok Tengah, NTB, Kamis (22/6).


Lisda menyatakan, saat ini Lombok tidak hanya menjadi penunjang pariwisata Bali, tetapi sudah menjadi destinasi pariwisata yang berdiri sendiri.


"Kita melihat respon dan dukungan pemerintah dan pemdanya cukup bagus, walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Artinya kebutuhan memang sangat besar sehingga perlu seluruh pihak mendukung. Kita lihat mereka semua sudah bersinergi. Untuk kekurangan yang masih ada, hal itulah yang harus diperbaiki," katanya.


Terkait prokontra wisata halal di Lombok, menurutnya, hal itu lebih karena sosialisasi yang masih kurang.


"Karena kita lihat, justru negara-negara yang tidak termasuk sebagai anggota OKI, wisata halalnya ternyata malah berkembang pesat. Misalnya Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Thailand. Oleh karenanya sayang sekali kalau di tempat kita sendiri yang memang mayoritas muslim tidak bisa mengembangkannya. Jadi wajar sebenarnya kalau kita di sini menerapkan wisata halal," tandas Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu. (dpr.go.id/*)

Bagikan:

Komentar