Soal Kemiskinan di Madura, Nur Faizin Anggota DPRD Jatim Minta Pemprov Beri Perhatian Khusus

Baca Juga

Nur Faizin, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB. (Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya- Pulau Madura mendapat perhatian khusus dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Jalan Indrapura Surabaya. Perhatian itu datang dari Nur Faizin, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.

Nur Faizin meminta persoalan kemiskinan di empat kabupaten yang ada di Madura harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jaw Timur.

Hal itu bukan tanpa alasan, sebab apabila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim per Maret 2024, persentase penduduk miskin empat kabupaten di pulau garam masih tergolong tinggi. Angka kemiskinan tertinggi yakni Kabupaten Sampang dengan persentase mencapai 20,83 persen, disusul Kabupaten Bangkalan 18,66 persen, kemudian Kabupaten Sumenep 17,78 persen, dan Kabupaten Pamekasan 13,41 persen.

“Ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus PR (Pekerjaan Rumah, red) kita semua,” ujar Nu Faizin dalam Rapat Banggar DPRD Jatim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov, Senin (28/10/2024).

Politisi muda yang akrab disapa Jen ini  menyebut bahwa masalah ekonomi di Madura tidak hanya soal angka kemiskinan, namun juga tingginya tingkat pengangguran. Misalnya pada data BPS Jatim per November 2023, tingkat pengangguran terbuka di Bangkalan menyentuh angka 6,18 persen, Sampang 2,72 persen, Pamekasan 1,74 persen, dan Sumenep 1,71 persen.

Jen juga mendorong Pemprov Jatim agar segera merumuskan strategi khusus guna mengentaskan dua problem ekonomi di Madura, yakni kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya dengan menyiapkan roadmap pengentasan kemiskinan di pulau garam itu.

“Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif terhadap Pulau Madura. Bila perlu, Pemprov harus segera menyiapkan roadmap tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk lima tahun kedepan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim yang terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) XIV Madura tersebut.

Mas Jen melanjutkan, roadmap tersebut dapat berisi peta strategi secara detail yang dapat menjadi landasan dan acuan bagi pemerintah dan para stake holder dalam mengentaskan kemiskinan di Madura. Selain itu, ia menyebut bahwa inisiatif yang diberikan oleh Pemprov Jatim kepada masyarakat Madura harus lebih bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

“Jangan sampai tema ‘Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’ yang menjadi tema RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Jatim tahun 2025 hanya sebatas omon-omon belaka,” tegasnya. (Tim)