Tri Rismaharini Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 03 saat tampil dalam debat kedua Pilgub Jawa Timur 2024. (Dok/Istimewa). |
Dalam forum debat tersebut, Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini, menyampaikan strategi penting dalam peningkatan partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat.
“Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur,” merupakan tema yang diangkat dalam debat kedua.
Perempuan yang akrab Risma menekankan pentingnya pendekatan yang langsung, responsif, dan non-formal untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang heterogen dan beragam.
Menurut Risma, kunci kesuksesan pembangunan di Jawa Timur adalah dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi, sehingga pemerintah dapat benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
“Semua dimulai dari perencanaan, bagaimana mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kita harus tahu apa passion mereka, apa yang mereka harapkan dari pemerintah,” ujar Risma.
Mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu menambahkan, memahami kebutuhan masyarakat tidak hanya dapat dicapai lewat forum formal atau rapat-rapat, tapi juga melalui komunikasi langsung dengan masyarakat di lapangan.
Dia menganggap penting bagi pemerintah untuk menurunkan sekat birokrasi dan hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Dalam strategi pemberdayaan ini, Risma berencana untuk memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator yang membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan.
“Tidak perlu formal, tetapi kita bisa langsung turun menanyakan pada masyarakat,” ungkapnya.
Pendekatan ini, menurutnya, memungkinkan masyarakat untuk merasa lebih dekat dengan pemerintah, sehingga komunikasi dan kolaborasi menjadi lebih efektif.
Risma juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam menangani keberagaman masyarakat Jawa Timur, yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan geografis.
Dia menyatakan, elemen-elemen berbeda dalam masyarakat Jawa Timur membutuhkan perhatian yang seimbang, agar pembangunan berjalan merata dan inklusif.
Selain itu, Risma menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
Dalam pandangannya, masyarakat harus ikut serta dalam mengawasi jalannya program-program pemerintah, sehingga transparansi dapat terjaga dan pemerintah dapat dipantau secara aktif.
“Kita lakukan pengawasan dan pengendalian tersebut bersama masyarakat,” kata Risma.
Mantan Mensos RI itu percaya bahwa dengan memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari proses pemerintahan, mereka akan memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang diusung pemerintah.
Penggunaan teknologi informasi, imbuhnya, juga akan dioptimalkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan memantau program-program yang berjalan. (Red)
Komentar