 |
| Syarief Abdullah, Anggota Komisi V DPR RI. (Dok/Istimewa). |
Dalam forum tersebut, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, berharap desa mampu menjadi ujung tombak pemerintahan yang dapat mewadahi dan memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat.
"Desa tentu sebagai ujung tombak pemerintah yang terbawah, karena di situ berhimpunnya masyarakat, sehingga dengan demikian desa harus menjadi ujung tombak yang dapat menggerakkan potensi-potensi yang ada," ungkap Syarief.
Menurut Syarief, desa sudah menjadi salah satu faktor terpenting dalam pembangunan negara dan masyarakat. Negara juga sudah serius dalam mengembangkan desa-desa dengan membentuk suatu kementerian.
"Desa merupakan pemerintahan otonom tingkat tiga. Kenapa? Karena dia punya kementerian sendiri. Kementerian Desa ini awalnya sebagai koordinasi antara kementerian, tapi ditingkatkan menjadi kementerian teknis," jelasnya.
Legislator NasDem tiga periode itu memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Desa dan PDT agar optimistis dalam bekerja ke depan, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Kementerian itu, menurut Syarief, bersinggungan dengan banyak kementerian/lembaga lain yang dapat dirangkul untuk berkolaborasi.
"Pak Menteri jangan pesimis dengan anggaran yang Rp2 triliun. Kementerian Desa juga berfungsi mengkoordinasikan lintas sektoral yang ada. Terus terang banyak sektor yang masuk, sosial, Kementerian PUPR, juga kemudian kementerian-kementerian yang lain. Ini dalam rangka untuk mendongkrak percepatan pembangunan desa," tandasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu berharap ada inovasi-inovasi baru untuk mengentaskan desa-desa tertinggal menjadi desa mandiri.
"Saya bersyukur di Kalbar dari lima tahun yang lalu baru ada satu desa mandiri, sekarang sudah ribuan desa mandiri. Ini perlu juga menjadi motivasi daerah lain bagaimana mempercepat desa mandiri," tukasnya. (dis/*)
Komentar