 |
| Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya.(Dok/Laura). |
Sebab, kata perempuan yang akrab disapa Aning ini, realisasi yang jauh dari harapan tersebut berpotensi mengganggu rencana pembangunan dan pengajuan masyarakat di tahun 2025.
“Target APBD harusnya baik itu target pendapatan maupun serapan anggaran bisa 100%, namun ketercapainnya jauh dari target. Jadi yang harusnya 11,3 ternyata hanya 10,03 ada 1,3 yang tidak tercapai,” ujar Aning, Senin (21/04/2024).
Akibat dari selisih tersebut, menurut politisi asal PKS ini banyak usulan masyarakat yang sudah dirancang melalui musrenbang harus tergeser dan terancam tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2025. Salah satu contohnya adalah di Dinas PU, di mana sebanyak 200 pekerjaan dari pengajuan masyarakat diperkirakan batal terlaksana.
“PU ada 200 pekerjaan pengajuan masyarakat yang terpaksa bisa jadi tidak dikerjakan. Karena ada Rp465 miliar di PU yang terpaksa harus tidak bisa untuk dibayarkan di 2024,” tambahnya.
Aning juga menyinggung pentingnya mengarahkan pembangunan agar berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam proyek besar seperti Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT). Ia berharap proyek-proyek tersebut tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat ekonomi mikro masyarakat sekitar.
“Harapannya pembangunan itu berdampak secara finansial, secara ekonomi bagi masyarakat di wilayah kota Surabaya. Baik itu di sekitaran JLLB, JLLT maupun terdampak dari pembangunan pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2025,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa kerja penuh Wali Kota Surabaya dalam mewujudkan tujuh program prioritasnya. Karena itu, Aning menegaskan pentingnya kedisiplinan dan ketepatan dalam perencanaan serta realisasi anggaran.
“APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun bukanlah angka kecil. Jika sampai perencanaannya tidak matang, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Aning menutup dengan menyerukan agar pemerintah kota segera membuka dan merealisasikan pengerjaan proyek-proyek masyarakat yang telah diusulkan, terutama yang semula direncanakan pada 2024 namun harus digeser ke 2025.(Lau)
Komentar