 |
| Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terjaring OTT KPK RI. (Dok/Istimewa). |
Penangkapan yang berlangsung pada Jumat malam (10/4) hingga Sabtu (11/4) ini menambah daftar kepala daerah di Jawa Timur yang terseret operasi penindakan KPK. Dalam operasi tersebut, sebanyak 16 orang turut diamankan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan penindakan tersebut. Ia menyebut tim KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara yang sedang ditangani.
“Benar, KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur,” ujarnya.
Pasca penangkapan, Gatut Sunu Wibowo langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Ia tiba sekitar pukul 06.50 WIB dan segera menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
“Pagi ini tim membawa Bupati Tulungagung ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.
Sementara itu, sejumlah pihak lain yang turut diamankan masih menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Tulungagung. KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik suap yang tengah diusut.
Kasus ini diduga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah daerah. Meski demikian, KPK belum merinci konstruksi perkara maupun status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.
Rangkaian OTT ini memperlihatkan semakin ketatnya pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Sebelumnya, KPK juga melakukan penindakan terhadap Sugiri Sancoko dalam kasus dugaan suap jabatan di RSUD, serta Maidi terkait dugaan fee proyek dan dana CSR.
Dari sisi profil, Gatut Sunu Wibowo merupakan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung periode 2019–2023 dan dikenal memiliki latar belakang sebagai pengusaha di bidang material bangunan.
Dalam perjalanan politiknya, Gatut sempat menjadi kader PDI Perjuangan sebelum kemudian bergabung dengan Partai Gerindra menjelang kontestasi Pilkada.
Beruntunnya OTT di wilayah Jawa Timur menjadi sorotan publik sekaligus pengingat pentingnya penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas setiap dugaan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Lalu, siapa berikutnya?(Had)
Komentar