 |
| Ilustrasi. (Dok/Patinews.com) |
Dilansir dari Kompas.com, para menteri berdalih bahwa pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah dinilai belum memadai untuk menjalankan program-program prioritas nasional. Bahkan, beberapa kementerian mengklaim kekurangan anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
Menko Polkam Ingin Bangun Command Center Rp 250 Miliar
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar, jauh dari pagu awal Rp 126,5 miliar. Salah satu kebutuhan mendesak, kata Budi, adalah pembangunan command center senilai Rp 250 miliar yang akan menjadi pusat data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real-time.
"Command center ini bukan hanya infrastruktur fisik semata, tapi pusat pengelolaan data lintas sektor," tegas Budi di Kompleks DPR RI.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Minta Tambahan 100,6 Miliar
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 100,6 miliar, setelah tahun lalu hanya digelontorkan Rp 9 miliar. Yusril bahkan menyebut pihaknya sempat kesulitan membayar gaji pegawai.
AHY Kawal Kereta Cepat, Minta Tambahan Rp 200 Miliar
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan Rp 200 miliar tambahan anggaran untuk mengawal proyek perpanjangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung hingga Surabaya. Ia menyebut butuh dana untuk koordinasi dan peninjauan lapangan.
Zulhas Fokus Koperasi Desa dan Pangan
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajukan tambahan Rp 272 miliar dari pagu awal Rp 137 miliar. Dana ini dialokasikan untuk pemantauan kebutuhan pangan dan pengembangan program Koperasi Desa Merah Putih.
Dari Penurunan Stunting hingga AI
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta tambahan Rp 207,2 miliar dari kebutuhan Rp 314 miliar. Dana ini akan difokuskan untuk program penurunan stunting serta pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga tak ketinggalan. Ia mengajukan tambahan Rp 276,1 miliar untuk mendukung misi Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa produktif.
Polri dan Kejaksaan Ajukan Tambahan Raksasa
Lembaga penegak hukum pun tak mau ketinggalan. Polri mengajukan tambahan fantastis senilai Rp 63,7 triliun untuk mendukung pengadaan kendaraan listrik, kapal cepat, dan pengamanan wilayah.
Sementara Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan Rp 18,52 triliun, menyebut anggaran yang tersedia saat ini hanya mencakup 32 persen dari total kebutuhan.
Kebutuhan Infrastruktur Digital dan Pendidikan
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut lembaganya masih kekurangan Rp 12,6 triliun untuk mendukung infrastruktur digital, literasi media, hingga lembaga kuasi-publik seperti KPI dan Dewan Pers.
Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengajukan Rp 8,4 triliun untuk membayar gaji ASN dan non-ASN baru hasil rekrutmen 2024 yang mulai aktif pada pertengahan 2025.
Sementara itu, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) meminta anggaran tambahan Rp 179,7 miliar, mengingat mereka masih menumpang di kantor Kemenag dan belum memiliki gedung sendiri.
Kemensos Fokus Sekolah Rakyat, Kementan Incar Swasembada
Kementerian Sosial juga mengusulkan tambahan Rp 1,19 triliun untuk menjalankan program Sekolah Rakyat, yang telah disetujui Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Sedangkan Kementerian Pertanian mengajukan lonjakan besar dari Rp 13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun, termasuk Rp 10,07 triliun untuk program swasembada pangan.
“Kami butuh efisiensi, tapi juga realistis dalam memenuhi kebutuhan program strategis,” kata sejumlah anggota Banggar DPR dalam rapat tersebut. (Tim)
Komentar