Ning Lia Dorong Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis, Cegah Risiko Keracunan Anak Sekolah

Baca Juga

Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya– Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah pusat untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, pelaksanaan program tersebut di sejumlah daerah masih menghadapi berbagai kendala, bahkan memunculkan kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Jawa Timur.

Berdasarkan data terbaru, tercatat 133 anak di Jawa Timur mengalami keracunan makanan yang diduga berasal dari pelaksanaan program MBG. Kasus paling menonjol terjadi di Kabupaten Pamekasan dan Magetan.

Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengawasan serta melakukan inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait tata kelola dan keamanan pangan dalam program MBG.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sangat baik dan patut didukung bersama. Namun pelaksanaannya perlu diawasi dengan cermat agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” ujar Ning Lia, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dalam agenda reses di 14 kota dan kabupaten se-Jawa Timur, Ning Lia menerima berbagai aspirasi masyarakat. Ia menemukan beberapa masalah yang perlu segera dibenahi, di antaranya keterlambatan distribusi makanan, kurangnya sarana penyimpanan yang memadai, serta ketidakterpaduan standar dapur penyedia di berbagai wilayah.

Senator yang dikenal aktif dalam isu sosial dan pendidikan itu menegaskan, program MBG bukan sekadar pemberian makan gratis, tetapi juga mencakup tata kelola yang harus memenuhi prinsip keamanan pangan dan gizi seimbang.

“Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian, semuanya harus mengikuti standar pelayanan pangan dan gizi (SPPG) yang jelas,” terangnya.

Peraih penghargaan Senator Terpopuler dan Paling Disukai di Jawa Timur versi ARCI itu juga menilai perlunya pembentukan sub-SPPG di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat koordinasi, mempercepat evaluasi, serta memastikan mutu makanan tetap terjaga di setiap rantai distribusi.

“Jika ada pengawasan lokal yang kuat dan terstruktur, potensi makanan basi, tercemar, atau menimbulkan keracunan bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegas Ning Lia.

Putri dari KH. Maskur Hasyim tersebut juga mendorong agar pelaku UMKM katering mitra program MBG diberikan pendampingan dan pelatihan terkait higienitas, pengemasan, serta manajemen penyimpanan makanan.

“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan gizi generasi muda. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar pelaksanaan MBG berjalan lancar dan aman,” pungkasnya. (Had)