Willy Aditya Minta Kementerian Adaptif, Evaluasi Program agar Tepat Sasaran

Baca Juga

Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Batam– Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, meminta kementerian dan lembaga untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah perlu dievaluasi agar lebih relevan dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.

“Ada beberapa program yang tidak tepat sasaran karena lingkungan strategis berubah, keadaan berubah,” ujar Willy saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut hadir pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta para kepala kantor wilayah di lingkungan Kemenkumham.

Willy mencontohkan program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dinilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan era digital.

“Posbakum itu kan sekarang sudah zaman digital. Posko itu ada di tangan kita. Kenapa tidak declare saja?” jelasnya.

Ia menambahkan, fenomena “no viral, no justice” yang marak belakangan ini harus dijawab dengan inovasi pelayanan hukum yang lebih cepat dan transparan.

Willy juga menyoroti program desa binaan imigrasi yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, sejumlah wilayah justru menjadi daerah transit, bukan lokasi pembinaan.

“Spiritnya harus tetap sama, tapi konteksnya berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata tanpa memahami kondisi daerah,” tegasnya.

Ia menegaskan, hasil kunjungan dan temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi pada masa sidang berikutnya untuk disampaikan kepada kementerian terkait.

Menurut Willy, komunikasi antara DPR dan kementerian sangat penting agar kebijakan yang diambil lebih kompatibel dengan situasi di lapangan.

“Birokrat itu kalau ada perintah, jalan terus. Tapi kita harus berani bilang, ‘Eh, ini tidak relevan’,” ujarnya.

Lebih lanjut, Legislator Partai NasDem itu menekankan bahwa Kepulauan Riau, khususnya Batam, harus menjadi contoh dalam pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang keimigrasian, pemberantasan perdagangan orang, dan narkotika.

“Demokrasi itu butuh best practice. Nah, Batam harus jadi tempat untuk mengeksekusi itu,” kata Willy.

Ia juga menegaskan bahwa standar pelayanan publik di Batam perlu terus ditingkatkan mengingat posisinya yang berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga.

“Halaman kita harus bersih, senyum kita bukan hanya ramah tapi harus dibuktikan dengan kinerja. Karena kita bersaing langsung dengan negara tetangga,” pungkasnya. (Red)