Oleh: Doni Ekasaputra, M.Pd.
(Penulis adalah Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)
Lensajatim.id, Opini- Sampai detik ini, belum ada info resmi pelaksana muktamar NU ke-35. Jangankan info resmi, kabar burung pun belum terdengar. Padahal, desakan untuk segera melaksanakan muktamar sempat ramai terdengar dari para nahdiyyin. Bagi mereka, Muktamarlah satu-satunya forum yang bisa mengakhiri semua bentuk konflik di internal PBNU.
Kalau hemat saya, kapan dan di mana pelaksanaan muktamar tidaklah terlalu urgen. Hal ini soal menunggu waktu saja. Paling penting, arena Muktamar benar-benar representatif sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang terbaik. NU Sebagai wadah perkumpulan para ulama, tentu tidak sulit menemukan sosok yang dimaksud. Dalam hal ini, saya yakin bahwa siapapun calonnya kelak, mereka pasti yang terbaik.
Oleh sebab itu, saya tidak peduli siapa yang terpilih nantinya. Dia pasti versi terbaik dari yang paling baik. Paling penting, muktamar berjalan dengan baik dan benar. Harapannya, Muktamar bersih dari segala macam bentuk kecurangan dan praktik money politik.
Harapan ini bukanlah hayalan kosong. Muktamar yang baik dan benar sangat mungkin terjadi karena pemilih dan yang dipilih ialah sama-sama ulama. Sebagai ulama, tentu tidak mungkin mereka mencederai diri dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Betul kata pepatah, orang tidak menaruh curiga pada sumur yang setiap hari memberinya minum.
Para ulama sangat identik dengan perilaku zuhud dan wara’. Tentu tidak mungkin para calon berambisi dan mati-matian mau menjadi ketua PBNU. Apalagi dengan ambisinya kemudian mereka menghalalkan segala cara dengan melakukan money politik dan lain-lain. Alih-alih mau berbuat haram, berbuat yang mubah saja terkadang mereka tidak sudi. Hal ini karena wara’ mereka sudah di level tiga, yaitu satu tingkat di bawahnya wara al-siddiqin.
Namun bila harapan ini tidak sesuai kenyataan, itu artinya mereka sudah alih status dari ulama akhirat menjadi ulama suu’ (ulama yang buruk). Tantu tidak ada ruang untuk ulama suu’ di organ mulia Nahdatul Ulama. Ini bermakna bahwa mereka tidak layak dipilih jadi pengurus NU dan pimpinan NU.
Mereka sudah tidak layak untuk digugu dan ditiru. Mereka sudah tidak layak disebut ulama pewaris para nabi. Kalau sekelas ulama melakukan money politik di arena Muktamar NU, lalu bagaimana dengan pemilihan bupati, DPR, pilpres dan pemilihan lainnya? Tentu ini anomali.
Masalahnya bukan hanya soal dosa saja, tetapi money politik telah mengkhianati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para muassis Nahdatul Ulama. Mereka mendirikan dan mempertahankan Nahdatul Ulama dengan penuh keikhlasan. Dari alam arwah, para muassis pasti kecewa melihat kelakuan para penerus yang merusak warisannya.
Jika harapan itu tidak sesuai kenyataan, problemnya bukan “siapa yang menang.” Problem besarnya ialah “apa yang mereka rusak.” Mereka merusak warisan para muassis NU. Mereka juga merusak izzah dan keluhuran para ulama. Bahkan mereka merusak tarbiyah haliyah untuk para Nahdiyyin.
Maka sikap paling bijak, bukanlah fanatisme pada kandidat tertentu. Muktamirin wajib berpihak pada integritas para calon. Dukungan harus ditujukan kepada calon yang menjaga marwah muktamar dan Nahdatul Ulama. Muhtamirin wajib ain untuk ikut serta menjaga setiap proses muktamar agar selaras dengan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh muassis Nahdatul Ulama dengan cara Memilih yang terbaik dengan cara yang baik.
NB: Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
Komentar