 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/Istimewa). |
Sorotan atas isu ini datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau Ning Lia. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mencermati secara serius dinamika pendapat publik sebelum mengambil keputusan strategis terkait keanggotaan Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Menurut Ning Lia, perbedaan pandangan yang berkembang merupakan bagian penting dari demokrasi dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Pro dan kontra yang muncul harus dibaca secara utuh. Suara penolakan juga merupakan aspirasi publik yang patut dipertimbangkan,” ujar Ning Lia di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ia menilai, respons masyarakat tersebut berkaitan erat dengan posisi strategis Indonesia dalam isu perdamaian global, khususnya terkait konflik Palestina yang selama ini menjadi perhatian besar publik Tanah Air.
Ning Lia menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional apa pun tidak boleh mengaburkan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya petisi di platform Change.org yang mendesak Presiden Prabowo menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace. Petisi tersebut dinilai mencerminkan kegelisahan publik terhadap rekam jejak kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai penggagas forum tersebut.
“Petisi ini merupakan sinyal aspirasi publik. Inisiator Board of Peace memiliki catatan kebijakan luar negeri yang kerap memicu kontroversi dalam konflik global,” tegas Ning Lia.
Ia berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan secara matang seluruh masukan yang berkembang agar setiap langkah diplomasi Indonesia tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Diplomasi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional,” ujarnya.
Ning Lia juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang masih terbatas. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengusulkan agar dukungan terhadap Palestina dilakukan secara bertahap dan terukur. Menurutnya, nilai iuran tersebut tergolong sangat besar dalam sejarah diplomasi Indonesia.
“Anggaran itu setara dengan iuran Indonesia selama ratusan tahun di ASEAN atau puluhan tahun sebagai anggota PBB,” jelasnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal juga mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengucurkan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun untuk Board of Peace.
Dino menyarankan Indonesia menjadi anggota biasa terlebih dahulu sembari mencermati arah, tujuan, dan akuntabilitas forum tersebut.
“Sebaiknya kita bergabung sebagai anggota biasa dulu. Kita lihat apakah forum ini benar-benar berpihak pada Palestina,” ujarnya dalam keterangan video, Sabtu (31/1/2026).
Ia juga mengingatkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah mendesak di dalam negeri, termasuk penanganan pascabencana di sejumlah wilayah.
“Masih banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Negara juga harus menyiapkan dana darurat menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem,” tandas Dino. (Red)
Komentar