Konflik Nelayan Pasuruan Berujung Pembakaran Perahu, DPR RI Dorong Mediasi dan Pengawalan Ketat Aparat

Baca Juga

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta – Konflik antar-kelompok nelayan di wilayah pesisir Pasuruan, Jawa Timur, memantik perhatian serius wakil rakyat di Senayan. Insiden yang terjadi pada Rabu malam (4/2/2026) itu berujung aksi anarkistis berupa pembakaran perahu nelayan dan menimbulkan korban luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya tujuh unit perahu motor dilaporkan hangus terbakar, sementara dua warga mengalami luka bacok serius akibat bentrokan tersebut.

Menanggapi kejadian itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, menyampaikan keprihatinan mendalam. Politisi yang akrab disapa Gus Hilman itu menilai konflik tersebut tidak semestinya berujung pada kekerasan.

“Saya sangat prihatin atas peristiwa ini. Konflik sosial di tengah masyarakat, khususnya nelayan, seharusnya tidak diselesaikan dengan kekerasan,” ujar Gus Hilman, Kamis (5/2/2026).

Anggota Komisi X DPR RI tersebut menekankan bahwa persoalan antar-nelayan sejatinya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog terbuka antar-pihak yang bersengketa. Menurutnya, pendekatan persuasif jauh lebih efektif dibandingkan tindakan represif yang justru merugikan masyarakat kecil.

“Masalah seperti ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama, membangun komunikasi yang baik, dan saling memahami kepentingan masing-masing,” tegasnya.

Gus Hilman juga meminta pemerintah daerah bersama aparat kepolisian untuk turun tangan secara serius dalam menangani konflik tersebut. Ia menilai, kehadiran negara sangat penting untuk memastikan penyelesaian dilakukan secara adil, menyeluruh, dan tidak menyisakan persoalan laten.

Politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo itu menegaskan bahwa proses mediasi harus melibatkan seluruh pihak terkait agar solusi yang dihasilkan dapat diterima bersama.

Tak hanya itu, ia mengingatkan bahwa pengawalan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh berhenti setelah mediasi selesai.

“Setelah mediasi dilakukan, pemerintah daerah dan kepolisian tetap harus mengawal proses penyelesaian ini. Jangan sampai konflik yang sama kembali terulang di kemudian hari,” ujarnya.

Gus Hilman berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ia mendorong adanya langkah pencegahan konflik sosial di wilayah pesisir melalui penguatan komunikasi, kehadiran negara secara konsisten, serta perlindungan terhadap nelayan sebagai kelompok masyarakat yang rentan. (Had)