 |
| Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep M. Muhri. (Dok/Istimewa). |
Perkembangan tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Sumenep. Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa seleksi Sekda tidak boleh dipandang sekadar sebagai pengisian jabatan struktural semata, melainkan penentuan posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah.
“Sekda adalah penggerak utama birokrasi. Ia bukan hanya pejabat administratif, tetapi aktor kunci dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam kebijakan serta program yang terukur,” ujar Muhri, Kamis (05/02/2026).
Mantan Ketua PC PMII Sumenep itu menilai, keberhasilan visi kepemimpinan Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH Imam Hasyim periode 2025–2030 sangat bergantung pada kemampuan Sekda dalam menyinergikan seluruh perangkat daerah serta menjaga konsistensi pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, visi pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan membutuhkan figur Sekda yang tidak hanya memiliki kapasitas manajerial kuat, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dalam tata kelola birokrasi.
Sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumenep pada 3 Maret 2025, visi Fauzi–Imam Hasyim menitikberatkan pada terwujudnya Sumenep yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, arah pembangunan daerah juga menempatkan pengembangan potensi lokal dan agribisnis sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Muhri menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif menjadi fondasi utama agar seluruh program dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks ini, Sekda dituntut mampu memastikan birokrasi bekerja secara kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Sebaik apa pun visi kepala daerah, tidak akan berdampak maksimal tanpa dukungan birokrasi yang solid dan terkoordinasi. Di sinilah peran Sekda menjadi sangat menentukan,” jelasnya.
Pada sektor infrastruktur, pemerataan pembangunan juga memerlukan perencanaan lintas perangkat daerah yang terintegrasi. Muhri menilai, Sekda ideal harus mampu menjaga kesinambungan program agar pembangunan tidak berjalan parsial dan saling tumpang tindih.
Ia berharap, proses seleksi yang sedang berlangsung dapat melahirkan figur Sekda yang tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga mampu menjadi penghubung strategis antara kepala daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah.
“Dengan seleksi yang berjalan objektif dan profesional, kami optimistis Sumenep akan mendapatkan Sekda yang mampu memperkuat arah pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas mantan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sumenep itu. (Had)
Komentar