DPR RI Tanggapi Viral Menu MBG Lele Mentah, Dorong Pengawasan dan Standar Pangan Diperketat

Baca Juga

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dalam sebuah rapat.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta— Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perhatian serius terhadap kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut disampaikan menyusul viralnya temuan menu ikan lele mentah dalam paket MBG yang diterima siswa di SMA Negeri 2 Pamekasan, Madura.

Nurhadi menegaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah yang berkaitan langsung dengan kesehatan serta pemenuhan gizi anak-anak. Oleh karena itu, setiap makanan yang disalurkan kepada siswa harus dipastikan aman dan layak konsumsi.

“Program ini menyangkut kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu setiap makanan yang diberikan harus dipastikan aman, layak konsumsi, dan sesuai standar keamanan pangan yang telah ditetapkan,” kata Nurhadi di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program di lapangan, termasuk memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis di daerah.

Menurutnya, SPPG memiliki peran penting sebagai ujung tombak distribusi makanan kepada para siswa. Karena itu, proses pengolahan hingga penyaluran makanan harus benar-benar mengikuti standar kualitas dan keamanan pangan.

“SPPG harus memastikan makanan yang disiapkan sudah siap konsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan,” ujarnya.

Nurhadi menambahkan, apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap prosedur operasional, maka pemberian sanksi kepada pihak penyelenggara perlu dipertimbangkan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas program sekaligus menjadi pembelajaran bagi pelaksana di daerah lain.

Ia juga mendorong BGN untuk memperkuat sistem pengawasan serta memperjelas standar menu agar seluruh pihak yang terlibat memahami prosedur pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan yang aman bagi siswa.

“Ke depan, pengawasan harus diperkuat dan standar menu diperjelas, sehingga seluruh pelaksana program di daerah memahami prosedur pengolahan dan distribusi makanan yang aman,” tegasnya.

Nurhadi mengingatkan bahwa program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting.

“Pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap program ini tetap terjaga,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak SMA Negeri 2 Pamekasan menolak sebanyak 1.022 porsi menu MBG yang disalurkan oleh SPPG As-Salman Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, pada Senin (9/3/2026). Penolakan dilakukan setelah ditemukan ikan lele mentah, bahkan sebagian masih hidup, dalam paket makanan yang diterima siswa.

Temuan tersebut kini menjadi perhatian publik dan diharapkan menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. (Red)