Ketua Banggar DPR RI Usulkan Realokasi Anggaran di Tengah Gejolak Global

Baca Juga

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta– Kondisi ekonomi global yang dipengaruhi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah mendapat perhatian serius dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Ia mendorong pemerintah untuk lebih responsif dan adaptif dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.

Berbicara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026), Said menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, Iran, dan negara-negara Teluk.

“Kita harus punya sensitivitas yang tinggi karena tantangan kita luar biasa, baik dari sisi geopolitik maupun konflik antarnegara,” ujarnya.

Politisi asal Sumenep, Madura, ini menyebut DPR dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Dalam konteks tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah melakukan realokasi anggaran, khususnya pada belanja yang tidak mendesak.

“Ada empat hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pemerintah perlu melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak,” katanya.

Selain itu, Said juga menyoroti tren penghematan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), yang telah dilakukan sejumlah negara. Ia menilai langkah serupa perlu dipertimbangkan dengan mengoptimalkan anggaran yang belum terserap, terutama pada pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Ia mencontohkan, sejumlah alokasi anggaran yang belum digunakan, termasuk pada program prioritas seperti Badan Gizi Nasional, dapat direalokasi secara lebih efektif.

Tak hanya itu, Said juga membuka opsi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Saat ini, SAL tercatat mencapai sekitar Rp370 triliun, sementara alokasi BA BUN untuk Badan Gizi Nasional mencapai Rp67 triliun.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran negara. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah menghentikan kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri.

“Termasuk saya menghimbau pemerintah, supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri dihentikan,” tegasnya.

Menurut Said, kebijakan tersebut berpotensi menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas 3 persen sekaligus mempertahankan target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau itu dilakukan, saya yakin defisit APBN tetap di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan dalam kebijakan kompensasi yang selama ini berjalan. Menurutnya, istilah kompensasi kerap digunakan untuk kelompok mampu, sementara bantuan kepada masyarakat miskin disebut sebagai subsidi.

“Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi. Ini yang harus kita benahi,” tandasnya.

Said menambahkan, dukungan terhadap kelompok masyarakat menengah tetap perlu dijaga melalui insentif yang proporsional agar daya beli dan stabilitas ekonomi tetap terpelihara. (Ham)