.jpg) |
| Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Dok/Istimewa). |
Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi gagasan yang sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, terkait opsi pengurangan subsidi guna menekan beban anggaran negara.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju,” ujar Said saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (06/04/2026).
Menurutnya, lonjakan harga energi global yang dipicu dinamika geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, memang berpotensi memberi tekanan pada keuangan negara. Meski demikian, ia menilai kebijakan yang diambil tidak seharusnya membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Said mempertanyakan arah kebijakan yang justru menyasar subsidi bagi masyarakat kecil. Ia menilai, pemerintah seharusnya mempertimbangkan opsi lain yang lebih berkeadilan.
“Kenapa yang diotak-atik justru subsidi untuk masyarakat miskin? Ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai kebijakan justru menekan mereka,” tegasnya.
Ia berpandangan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi lebih rasional untuk dipertimbangkan, tentunya dengan memperhitungkan dampak inflasi yang dapat ditimbulkan.
“Kalau dilakukan penyesuaian pada harga yang memang sudah mengikuti mekanisme pasar, itu lebih masuk akal. Tapi tetap harus dihitung dampak inflasinya, karena kenaikan harga energi akan berpengaruh luas,” jelasnya.
Said juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil langkah ekstrem setiap kali terjadi kenaikan harga minyak dunia.
“Kita harus berhitung dengan matang. Jangan sampai setiap ada kenaikan harga minyak, kita bereaksi berlebihan seolah-olah situasi akan memburuk seketika,” imbuhnya.
Selain isu BBM, ia turut menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data penerima menjadi kunci agar anggaran subsidi tidak terbuang percuma.
Ia mengusulkan penggunaan sistem verifikasi yang lebih ketat, seperti pemanfaatan identifikasi berbasis biometrik, untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak yang dapat mengakses subsidi tersebut.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM sebagai langkah mengendalikan defisit anggaran di tengah tekanan global akibat konflik internasional. (Ham)
Komentar