PMII DIY Dorong Penguatan Ruang Demokrasi Lewat Diskusi Publik Reflektif

Baca Juga

Kegiatan Diskusi PC PMII DIY.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Yogyakarta — Di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar diskusi publik dan konsolidasi bertajuk “Bangsa-Bangsa Dalam Bayang Negara Militer & Masa Depan Demokrasi Indonesia”. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis sekaligus penguatan komitmen kader dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Forum yang berlangsung pada Jumat (10/04) tersebut dibuka oleh Koordinator Biro Advokasi dan Jaringan PC PMII DIY, M. Abrori Riki Wahyudi. Ia menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual organisasi dalam mengawal arah kebangsaan agar tetap berada pada jalur demokratis.

Ketua PC PMII DIY, Muh. Faisal, dalam sambutannya menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama demokrasi. Ia mengingatkan bahwa ruang partisipasi publik perlu terus dirawat agar suara masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan.

“Demokrasi membutuhkan ruang yang sehat agar suara rakyat tetap hidup dan memiliki daya dalam menentukan arah kebijakan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa peran mahasiswa sangat strategis dalam menjaga tradisi kritik yang konstruktif. Menurutnya, supremasi sipil harus terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen menjaga identitas demokrasi Indonesia.

Diskusi semakin kaya dengan paparan dari Pakar Hukum UIN Sunan Kalijaga, Dr. Gugun El Guyani, S.H.I., LL.M., yang mengulas dinamika hubungan sipil dan militer dalam perspektif sejarah. Ia mengajak peserta untuk belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk praktik Dwifungsi ABRI, sebagai bahan refleksi agar demokrasi tetap berjalan seimbang.

“Ada tantangan dalam menjaga keseimbangan peran antar elemen negara. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memperkuat kesadaran demokrasi,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber kedua, Achmad Zuhri, M.I.Kom., yang juga Pakar Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dan Sekjen Pergunu, menyoroti pentingnya kualitas komunikasi politik dalam memperkuat demokrasi. Ia menilai bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur, tetapi juga dari substansi dan keterbukaan ruang dialog.

Menurutnya, narasi stabilitas perlu diimbangi dengan ruang kritik yang sehat agar proses demokrasi tetap berjalan secara inklusif dan partisipatif.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat advokasi sipil serta menjaga ruang demokrasi yang terbuka. PC PMII DIY menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal kebijakan publik.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar demokrasi Indonesia terus berkembang secara sehat, inklusif, dan berkeadilan. (AB)