 |
| Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim, KH. Mochammad Nasih Aschal. (Dok/Istimewa). |
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur, KH. Mochammad Nasih Aschal, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang membahas laporan rekomendasi panitia khusus (pansus) kinerja BUMD, Selasa (5/5/2026).
Politisi yang akrab disapa Lora Nasih menjelaskan, pembahasan dalam forum tersebut berbeda dengan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berfokus pada pembentukan norma hukum. Menurutnya, agenda pansus lebih menitikberatkan pada evaluasi implementasi kebijakan dan kinerja BUMD di lapangan.
“Karena itu, pandangan fraksi harus dipahami sebagai penguatan fungsi check and balance,” ujarnya.
Ia menegaskan, rekomendasi yang disampaikan Fraksi NasDem bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan akuntabel, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam evaluasinya, Lora Nasih menyoroti kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang masih tergolong rendah. Bahkan, sejumlah BUMD disebut masih bergantung pada dukungan fiskal pemerintah daerah.
“BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban,” tegasnya.
Selain itu, ketimpangan kontribusi antar-BUMD dinilai mencerminkan belum sehatnya struktur ekonomi daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila tidak segera dibenahi.
Lora Nasih juga menilai lemahnya indikator kinerja utama (IKU) menyebabkan evaluasi terhadap BUMD belum objektif. Penilaian yang cenderung administratif dinilai belum mampu menggambarkan kondisi riil perusahaan.
Dampaknya, hubungan antara kinerja dan remunerasi menjadi tidak seimbang. Situasi ini dinilai berpotensi memicu moral hazard serta mengaburkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan daerah.
“Tanpa indikator yang jelas dan konsekuensi tegas, perbaikan kinerja akan stagnan dan tidak kompetitif,” imbuhnya.
Fraksi NasDem turut menyoroti pengelolaan aset BUMD yang belum optimal. Sejumlah aset dinilai tidak produktif, bahkan ada yang dikuasai pihak lain tanpa memberikan nilai tambah ekonomi.
Di sisi lain, BUMD non-keuangan dinilai belum memiliki arah bisnis yang jelas. Peran holding juga dianggap belum maksimal dalam mengendalikan portofolio usaha.
Minimnya sinergi antar-BUMD, organisasi perangkat daerah (OPD), serta badan usaha lainnya turut memperburuk kondisi. Masing-masing dinilai berjalan sendiri tanpa koordinasi strategis.
Menurut Lora Nasih, ketiadaan grand design pengelolaan BUMD menjadi akar persoalan. Tanpa arah strategis yang jelas, kebijakan penyertaan modal hingga pembentukan entitas baru berpotensi tidak tepat sasaran.
Sebagai solusi, Fraksi NasDem mendorong sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya penerapan kontrak kerja berbasis kinerja bagi direksi dan komisaris, penataan aset dengan target monetisasi, restrukturisasi BUMD non-keuangan, serta penguatan peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Selain itu, penyusunan grand design BUMD jangka menengah juga dinilai penting, termasuk transformasi perangkat daerah yang membidangi BUMD menjadi pusat kendali strategis.
Seluruh catatan dan rekomendasi fraksi tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi DPRD kepada Gubernur Jawa Timur. Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah tidak hanya merespons secara administratif, tetapi juga serius dalam implementasi dan pengawasan.
“Perbaikan BUMD harus dilakukan secara struktural, sistemik, dan berkelanjutan,” tegas Lora Nasih.
Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui laporan pansus kinerja BUMD, seraya berharap rekomendasi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat peran BUMD sebagai pilar ekonomi daerah di Jawa Timur.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah BUMD yang bergerak di berbagai sektor strategis, mulai dari jasa keuangan hingga pengelolaan aset dan energi. Di sektor perbankan, terdapat Bank Jatim (PT BPD Jatim Tbk) dan Bank UMKM Jawa Timur. Selain itu, PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PWU) berperan sebagai holding company Wira Jatim Group, serta PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang fokus pada sektor energi dan minyak dan gas.
Di bidang properti dan pengelolaan aset, terdapat PT Jatim Grha Utama (JGU), sementara PT Jamkrida Jatim bergerak di sektor penjaminan kredit daerah. Untuk pengembangan kawasan industri, PT SIER menjalankan peran strategis dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat. Sejumlah BUMD lainnya juga beroperasi di sektor jasa, seperti PT Jatim Krida Utama dan PT Jatim Prasara Utama.
Pemprov Jatim juga memiliki Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat, serta PT Asuransi Bangun Askrida di sektor asuransi. Keberagaman portofolio tersebut diharapkan menjadi kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Had)
Komentar