 |
| Sudarsono Rahman. (Dok/Istimewa). |
Kader senior NU asal Jawa Timur, Sudarsono Rahman, menilai dinamika kali ini berbeda dibanding Muktamar sebelumnya. Menurutnya, perhatian utama bukan lagi sekadar perebutan kursi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, melainkan posisi Rois Aam yang memiliki pengaruh strategis terhadap arah kepemimpinan organisasi.
“Berbeda dari Muktamar sebelumnya, kali ini yang ‘seksi’ bukan Ketum Tanfidziyah PBNU tapi Rois Aam. Sebab AHWA kini dipandang sebagai ‘king maker’,” ujar Sudarsono Rahman, Jumat (1/5/2026).
Tokoh yang akrab disapa Cak Darsono itu menegaskan, dalam tradisi NU, Rois Aam memiliki otoritas moral yang sangat besar, termasuk dalam memberikan restu terhadap figur Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Dengan demikian, penguasaan AHWA bukan sekadar soal pemilihan simbolik, tetapi juga pintu strategis dalam menentukan arah politik jam’iyah lima tahun ke depan.
“Siapa kuasai AHWA, dia arahkan Ketum PBNU,” tegas mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur tersebut.
Tiga Poros Besar Muncul
Berdasarkan konsolidasi di tingkat PWNU dan PCNU hingga akhir April 2026, peta persaingan disebut mulai mengerucut pada tiga poros besar yang masing-masing memiliki kekuatan, jaringan, serta tantangan politik tersendiri.
Poros Kramat Raya (Incumbent) mengusung KH Miftachul Achyar, Rois Aam PBNU periode 2022–2027. Dengan dukungan operator lapangan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), poros ini mengandalkan kekuatan struktural PBNU aktif serta jaringan organisasi resmi untuk mengamankan posisi AHWA.
Keunggulan utama poros ini terletak pada status petahana dan akses terhadap sumber daya organisasi. Namun, beban konflik internal PBNU selama periode berjalan dinilai turut membayangi, meski figur Kiai Miftah dikenal relatif tidak terlibat langsung dalam friksi tersebut.
Poros Raden Saleh menghadirkan KH Ma’ruf Amin sebagai kandidat. Mundurnya Ma’ruf dari jabatan Ketua Dewan Syuro DPP PKB dibaca sebagai sinyal kuat untuk kembali fokus ke NU.
Dengan narasi “kembali ke marwah kasepuhan”, poros ini bergerak melalui jaringan pesantren sepuh, tokoh birokrat NU, serta kekuatan ulama senior. Modal pengalaman panjang, jaringan luas, dan posisi mantan Wakil Presiden menjadi kekuatan utama, meski faktor usia serta rekam jejak politik praktis menjadi sorotan generasi muda NU.
Poros Ciganjur (Kultural) menempatkan KH Said Aqil Sirodj sebagai figur sentral. Meski belum membentuk tim sukses formal, dukungan terhadap Said Aqil datang dari banyak kiai sepuh, jaringan kultural NU, PWNU/PCNU, serta kalangan intelektual Nahdliyin.
Basis massa riil, pengalaman memimpin NU selama dua periode, serta narasi “kembali ke khittah” menjadi modal besar. Namun, tanpa mesin formal yang solid, poros ini dinilai rawan hanya menjadi pendulang suara yang pada akhirnya dimanfaatkan dalam lobi-lobi AHWA.
AHWA Jadi Medan Tempur Strategis
Mekanisme AHWA kini menjadi titik sentral pertarungan karena sembilan anggota AHWA dipilih langsung oleh peserta Muktamar. Dalam praktiknya, figur dengan suara tertinggi dalam AHWA lazim ditetapkan sebagai Rois Aam.
Konsekuensinya, perebutan kursi Ketua Umum PBNU kini bergeser secara strategis menjadi perebutan kendali terhadap pemilihan Rois Aam lebih dahulu.
Efek domino politik inilah yang membuat AHWA dipandang sebagai arena sesungguhnya dari pertarungan Muktamar ke-35.
Selain itu, suara penentu berasal dari muktamirin yang merupakan utusan PWNU dan PCNU. Dalam konteks ini, ratusan Surat Keputusan (SK) kepengurusan wilayah dan cabang yang belum tuntas menjadi faktor sangat krusial.
“Siapa kendalikan penerbitan SK, dia kendalikan peta suara AHWA,” ungkap Cak Darsono.
Analisis: NU di Persimpangan Spiritual dan Politik Organisasi
Dinamika ini menunjukkan bahwa Muktamar NU ke-35 berpotensi menjadi salah satu kontestasi paling menentukan dalam sejarah modern NU. Jika tidak dikelola secara arif, forum keagamaan tertinggi ini berisiko terjebak dalam polarisasi politik internal yang dapat menggerus marwah organisasi sebagai penjaga tradisi keilmuan, keumatan, dan kebangsaan.
Di satu sisi, kontestasi adalah bagian dari demokrasi organisasi. Namun di sisi lain, ketika mesin politik, konsolidasi struktural, dan penguasaan administratif lebih dominan daripada substansi perjuangan keumatan, NU menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara khittah, moralitas, dan realitas politik organisasi.
Muktamar 2026 pun bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi pertaruhan arah masa depan NU: apakah tetap menjadi benteng moral-keagamaan yang kokoh, atau semakin terseret dalam pusaran politik kekuasaan internal yang keras. (Had)
Komentar