Oleh : Firman Syah Ali
Lensajatim.id, Opini- Di saat semangat Budi Utomo 118 tahun lalu tetap tidak lekang dari memori kolektif bangsa, pertanyaan yang menggantung di kepala setiap anak bangsa bukan lagi sekadar soal semangat nasionalisme yang abstrak, melainkan satu hal yang sangat konkret, aktual, dan faktual, kapan Rupiah bisa kembali 'gagah'?".
Paradoks ini terasa semakin nyata ketika kita melihat angka pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,61%. Di atas kertas, mesin ekonomi kita tampak berderu kencang menghantam semua penghalang, memberikan janji stabilitas di tengah badai ketidakpastian global. Namun, bagi masyarakat di akar rumput, angka-angka statistik tersebut seringkali terasa jauh dari realitas dompet yang cekak, realitas saldo rekening pribadi yang mengharu biru, realitas teror telepon dari debt collector. Kita terjebak dalam dilema klasik, negara yang sedang tumbuh pesat, namun daya beli masyarakatnya justru seolah tergerus oleh fluktuasi nilai tukar yang membuat biaya hidup merangkak naik setiap harinya, sehingga angka pertengkaran rumah tangga juga merangkak naik.
Sesungguhnya, semangat kebangkitan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa bukan untuk membiarkan kita terus-menerus menjadi penonton di pasar sendiri. Jika 118 tahun lalu Budi Utomo lahir sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk melawan penindasan kolonial, maka di tahun 2026 ini, "kolonialisme" itu telah bertransformasi menjadi ketergantungan terhadap mata uang dan produk asing. Kebangkitan nasional hari ini bukan lagi tentang jargon yang diteriakkan di podium, melainkan tentang seberapa berani kita berdaulat dalam menentukan pola konsumsi, beralih ke inovasi lokal, dan memperkuat fondasi ekonomi domestik agar Rupiah tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pasar global.
Pada akhirnya, mengharap kebangkitan Rupiah tidak bisa disandarkan pada kebijakan makro semata, apalagi sekadar retorika tahunan. Ia adalah akumulasi dari keputusan mikro yang kita ambil setiap hari—pilihan untuk mendukung karya anak bangsa, keberanian untuk berinovasi di bidang digital, dan komitmen untuk tidak mudah silau dengan barang impor. Hari Kebangkitan Nasional kali ini harus menjadi titik balik, saat di mana kita berhenti sekadar mengharap Rupiah gagah, dan mulai bekerja kolektif untuk memastikannya tetap berdaulat di tanahnya sendiri.
Untuk benar-benar mewujudkan kedaulatan tersebut, kita membutuhkan lompatan paradigma dari "bangga memakai produk lokal" menjadi "bangga memajukan ekosistem lokal." Solusi nyata dimulai dari keberanian pemerintah dan sektor swasta untuk menekan biaya logistik dan mempercepat digitalisasi UMKM agar harga barang lokal kita kompetitif dengan barang impor. Di sisi lain, kita sebagai konsumen perlu mulai kritis, apakah pengeluaran kita hari ini berkontribusi pada penguatan ekonomi domestik, atau justru menjadi peluru bagi mata uang asing? Inovasi di sektor ekonomi kreatif yang didorong oleh kebijakan berbasis riset dan pro-daya saing akan menjadi kunci. Ketika produk kita memiliki nilai tambah tinggi, maka dengan sendirinya Rupiah tidak perlu diminta untuk gagah; ia akan gagah dan tampan dengan sendirinya karena dunia membutuhkan apa yang kita hasilkan.
Sebagai penutup, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini harus kita maknai bukan sebagai rutinitas seremonial tahunan yang membosankan, melainkan sebagai momentum evaluasi diri yang jujur dan jernih. Jika Budi Utomo berhasil menggalang persatuan melalui pergerakan kebangsaan, maka saat ini kita dipanggil untuk menggalang persatuan melalui pergerakan ekonomi. Mari jadikan 20 Mei bukan hanya sekadar catatan sejarah di kalender, atau sekedar membacakan berpidato di atas mimbar upacara, tetapi hari di mana kita menetapkan standar baru bahwa kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tercermin dalam nilai tukar Rupiah. Sudah saatnya kita berhenti berharap pada keajaiban pasar, dan mulai membangun kebangkitan itu dengan tangan kita sendiri. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya Rupiah kembali berdaulat, saatnya kita tegak berdiri sebagai bangsa yang mandiri.
*) Penulis adalah Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP)/Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU/Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK)
Komentar