 |
| Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait saat kunjungan di Surabaya. (Dok/Istimewa). |
Peluncuran program dilakukan di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Minggu (3/5). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Agenda ini menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Gubernur Khofifah menilai program BSPS memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Selain memperbaiki kondisi rumah, program ini dinilai mampu mendorong penurunan angka kemiskinan.
Ia mengungkapkan, terjadi lonjakan signifikan pada jumlah penerima manfaat. Dari 2.914 unit pada 2025, meningkat menjadi 33.000 unit pada 2026.
“Program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Hunian yang layak akan berdampak pada kualitas hidup sekaligus kondisi ekonomi keluarga,” ujarnya.
Menurut Khofifah, rumah layak huni juga berperan penting dalam mendukung kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga. Kondisi tempat tinggal yang lebih baik diyakini mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Ia menambahkan, pendekatan program tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga mengintegrasikan penguatan ekonomi keluarga penerima.
“Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis program ini akan memberikan dampak luas. Skala pelaksanaan yang besar diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan peningkatan BSPS di Jawa Timur menjadi salah satu yang terbesar secara nasional. Ia menegaskan program ini terintegrasi dengan skema pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah mengombinasikan BSPS dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan pembiayaan melalui program PNM Mekaar. Skema ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga penerima.
“Penerima bantuan tidak hanya mendapatkan rumah layak, tetapi juga didorong memiliki usaha yang produktif,” ujarnya.
Maruarar menyebut, pembangunan 33.000 unit rumah diperkirakan menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja. Dampaknya meluas ke sektor konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan.
“Pergerakan ekonomi terjadi di banyak lini. Ini menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” katanya.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menambahkan, dari total penerima BSPS di Jawa Timur, sebanyak 1.252 kepala keluarga berasal dari Surabaya. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 di antaranya telah terverifikasi.
Ia memastikan proses verifikasi akan terus dipercepat agar penyaluran bantuan berjalan sesuai target.
Bambang juga mengapresiasi program pembangunan rumah rakyat yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebelum peluncuran, Gubernur Khofifah dan Menteri Maruarar meninjau rumah calon penerima BSPS di Jalan Endrosono Gang 8, Wonokusumo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan program di lapangan.
Program BSPS di wilayah tersebut terintegrasi dalam skema “Tender Rakyat”. Total anggaran mencapai Rp280 juta untuk 14 penerima manfaat.
Dalam kunjungan itu, pemerintah meninjau tiga rumah penerima bantuan. Salah satunya milik Suparno, pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan dan empat tanggungan keluarga.
Ia menerima bantuan Rp20 juta dengan tambahan swadaya Rp1,5 juta. Sebelumnya, kondisi rumahnya tidak layak huni, tanpa sanitasi memadai dan atap yang rapuh.
Penerima lain, M. Effendi, bekerja sebagai pengemudi alat berat pengangkut sampah dengan penghasilan Rp3,6 juta per bulan. Ia memperoleh bantuan Rp20 juta dengan swadaya Rp3 juta.
Rumahnya mengalami kerusakan berat karena tidak memiliki struktur dasar seperti pondasi dan kolom, serta mengalami kebocoran pada atap.
Selain itu, Tohir, pedagang barang bekas dengan penghasilan Rp2 juta per bulan, juga menerima bantuan serupa. Rumahnya dinilai tidak layak huni dengan kondisi struktur yang lemah.
Seluruh penerima telah melalui proses verifikasi teknis, termasuk dokumentasi kondisi rumah. Pemerintah juga membuka kanal pengaduan melalui layanan BENAR-PKP di nomor +62 812-88888-911.
Program BSPS merupakan inisiatif Kementerian PKP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan. (Had)
Komentar