Antrean BBM Kembali Terjadi, Lia Istifhama Dorong Evaluasi Kuota untuk Kelancaran Logistik

Baca Juga

Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya – Antrean panjang kendaraan pengangkut solar masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Surabaya dan berbagai wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut memicu perhatian publik setelah pengemudi angkutan umum, truk logistik, hingga pelaku usaha transportasi mengeluhkan sulitnya memperoleh Solar bersubsidi yang berdampak langsung terhadap kelancaran operasional mereka.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan pandangannya. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menjelaskan bahwa fenomena antrean berkaitan erat dengan perubahan kebijakan mekanisme distribusi kuota BBM yang diterapkan pemerintah pusat.

Menurut Lia, sistem distribusi kuota Solar yang sebelumnya menggunakan skema tahunan kini telah beralih menjadi skema bulanan. Perubahan mekanisme tersebut dinilai membuat stok Solar di SPBU lebih cepat menipis ketika mendekati akhir bulan sehingga antrean kendaraan lebih sering terjadi secara berkala.

"Dulu setiap pom atau SPBU diberikan alokasi dalam bentuk kuota setahun. Sebagai gambaran, SPBU A mendapat jatah sekitar 10.000 liter untuk kurun waktu satu tahun," ujar Lia saat memberikan keterangan di Surabaya, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, melalui mekanisme lama, antrean umumnya baru terlihat ketika kuota tahunan mulai menipis menjelang akhir tahun. Namun, dengan sistem kuota bulanan yang kini diberlakukan, SPBU menghadapi keterbatasan pasokan yang berulang setiap menjelang pergantian bulan.

"Ke depannya, kita tidak perlu heran lagi jika melihat antrean kendaraan mulai terjadi setiap tanggal 22, 23, atau 24 ke atas. Hal itu karena kuota bulanan di setiap SPBU memang sudah mulai berkurang," jelasnya.

Lia mengingatkan bahwa perubahan mekanisme distribusi Solar bersubsidi tersebut membawa dampak nyata bagi berbagai sektor produktif yang bergantung pada kepastian pasokan BBM. Mulai dari angkutan umum, angkutan barang, armada logistik, hingga kendaraan pariwisata kini menghadapi tantangan berupa lamanya waktu tunggu di SPBU.

Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berulang setiap bulan, dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya operasional transportasi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kelancaran distribusi bahan baku maupun mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, Lia juga menyoroti aspek pengawasan. Ia menyebut adanya sanksi dari BPH Migas kepada sejumlah SPBU membuat pengelola kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan Solar bersubsidi. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya pengaturan jadwal pelayanan di tingkat pangkalan agar penyaluran tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui momentum ini, Lia berharap pemerintah pusat dapat memberikan penjelasan yang transparan sekaligus membuka ruang dialog terkait penyebab utama dinamika pasokan Solar di daerah. Menurutnya, masyarakat maupun pelaku usaha berhak memperoleh informasi yang jelas agar tidak berkembang spekulasi di tengah publik.

Ia kemudian mencontohkan peristiwa pemadaman listrik bergilir yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Saat itu, informasi awal menyebut adanya kendala teknis pada komponen cadangan (spare part), namun belakangan diketahui akar persoalannya berada pada pasokan batu bara.

"Keterbukaan informasi semacam ini sangat penting. Ketika masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan dapat lebih mudah menyusun solusi bersama yang mampu menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi tanpa mengganggu roda ekonomi masyarakat," pungkas Lia.

Menakar Dampak Kuota Bulanan terhadap Arus Logistik

Pemberlakuan skema kuota bulanan oleh pemerintah pusat pada dasarnya bertujuan memperkuat pengawasan agar kuota BBM bersubsidi tidak habis sebelum akhir periode tahunan. Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai masih memerlukan penyesuaian di lapangan karena kebutuhan Solar pada sektor transportasi dan logistik bersifat dinamis serta tidak selalu merata setiap bulan.

Sebagai salah satu pusat industri dan distribusi nasional, Jawa Timur memegang peran strategis sebagai urat nadi logistik menuju kawasan Indonesia Timur. Ketika pasokan Solar di SPBU mulai menipis pada pekan ketiga akibat pembatasan kuota bulanan, waktu produktif pelaku transportasi banyak tersita untuk mengantre.

Apabila kondisi tersebut berlangsung secara berulang, biaya distribusi barang berpotensi meningkat dan memengaruhi efisiensi rantai pasok. Karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan, termasuk kemungkinan pemberian fleksibilitas atau diskresi kuota bagi wilayah dengan aktivitas industri dan logistik yang tinggi, dinilai penting agar distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan optimal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. (Red)