 |
| Mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj saat hadir dalam acara FGD Forum Aktivis NU Jawa Timur di aula utama Masjid Cheng Hoo Surabaya. (Dok/Istimewa). |
Seruan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengembalikan Fungsi Ulama sebagai Navigator NU ke Depan” yang diselenggarakan Forum Aktivis NU Jawa Timur di aula utama Masjid Cheng Hoo Surabaya, Senin (15/6/2026).
Kegiatan itu menghadirkan mantan Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, sebagai pembicara utama, didampingi akademisi sekaligus pakar keislaman UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. Muhibbin Zuhri, M.Ag. Forum diikuti lebih dari 30 peserta yang berasal dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Tuban, Malang, Jember, Madura, serta unsur media.
Diskusi berlangsung di tengah menguatnya perhatian warga Nahdliyin terhadap arah kepemimpinan NU pasca-Muktamar serta dinamika hubungan organisasi dengan ruang politik kebangsaan.
Dalam pidato kuncinya, KH Said Aqil Siradj menegaskan bahwa Islam sejatinya merupakan agama peradaban yang membawa misi kemanusiaan universal. Karena itu, dakwah tidak cukup berhenti pada persoalan akidah dan syariah semata, tetapi harus mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat.
“Islam membawa misi kemanusiaan dan peradaban. Karena itu, ulama tidak hanya berbicara soal ibadah, tetapi juga bagaimana membangun masyarakat yang maju, berkeadilan, dan bermartabat,” ujar Kiai Said.
Ia mengingatkan bahwa sejarah Islam mencatat kontribusi besar para ulama dalam pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan, mulai dari matematika, astronomi, kedokteran, hingga disiplin ilmu lainnya. Menurutnya, semangat membangun peradaban harus kembali menjadi agenda besar umat Islam.
“Pesantren dan lembaga keagamaan tidak boleh maju sendirian. Yang harus lebih dulu diperhatikan adalah masyarakatnya. Jangan sampai umatnya miskin, sementara institusinya justru megah,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Muhibbin Zuhri menekankan pentingnya memperkuat sistem keulamaan di tubuh NU sebagai mekanisme penyeimbang di tengah dinamika organisasi yang semakin kompleks.
Menurutnya, sejak awal NU dibangun di atas otoritas keilmuan ulama melalui struktur Syuriyah yang bersifat kolektif kolegial.
“Karena sulit mencari figur ideal secara individual, maka NU membangun sistem keulamaan. Di situlah fungsi Syuriyah menjadi sangat penting dan sifatnya kolektif kolegial,” katanya.
Muhibbin menilai perubahan sosial dan politik pascareformasi menghadirkan tantangan baru, termasuk menguatnya pragmatisme serta kecenderungan oportunistik dalam proses kaderisasi maupun perebutan posisi kepemimpinan.
Karena itu, ia memandang NU perlu melakukan re-ideologisasi agar kader yang lahir tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga memahami sejarah, nilai, dan tradisi organisasi secara utuh.
“NU harus kembali memperkuat basis ideologinya. Politik boleh menjadi instrumen, tetapi tidak boleh menjadi tujuan,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung lebih dari empat jam tersebut juga diwarnai berbagai pandangan kritis dari peserta terkait relasi organisasi dengan kekuasaan, efektivitas kaderisasi, hingga perlunya penguatan peran Syuriyah dan Mustasyar sebagai penjaga arah organisasi.
Peserta forum mengingatkan bahwa pada masa awal berdirinya, NU dikenal sebagai organisasi yang memiliki kekuatan moral serta relatif independen dari kepentingan politik praktis. Tantangan terbesar saat ini, menurut mereka, bukan sekadar regenerasi kepemimpinan, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara peran kebangsaan dan kemandirian organisasi.
Dari forum tersebut lahir sebuah dokumen bersama bertajuk “Maklumat Cheng Hoo”, yang menjadi saripati hasil diskusi dan refleksi para peserta.
Maklumat itu memuat seruan moral agar NU kembali menempatkan ulama sebagai pusat kendali organisasi, memperkuat implementasi Khittah 1926, serta menjaga independensi NU dari intervensi politik kekuasaan.
Dalam maklumat tersebut ditegaskan bahwa ulama tidak boleh direduksi sebatas simbol atau pemberi legitimasi, melainkan harus menjadi episentrum pengambilan keputusan organisasi.
Forum juga mengingatkan agar Muktamar NU tetap menjadi ruang musyawarah untuk merumuskan arah masa depan umat, bangsa, dan kemanusiaan, bukan sekadar arena perebutan posisi dan kepentingan.
“NU yang besar bukanlah NU yang dekat dengan kekuasaan. NU yang besar adalah NU yang dipercaya umat,” demikian salah satu poin dalam Maklumat Cheng Hoo.
Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, mengatakan dokumen tersebut akan disampaikan kepada berbagai elemen Nahdlatul Ulama sebagai bahan refleksi menjelang Muktamar.
Menurutnya, forum sengaja dihadirkan sebagai ruang dialog terbuka di tengah meningkatnya perhatian warga Nahdliyin terhadap masa depan organisasi.
“Kami berharap Muktamar menjadi momentum mengembalikan NU kepada jati dirinya sebagai organisasi ulama yang menjaga agama, merawat bangsa, dan membimbing peradaban,” ujar Cak Dar. (Had)
Komentar