 |
| Kegiatan FGD di Masjid Cheng Hoo Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Keresahan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Mengembalikan Ulama sebagai Navigator NU" yang digelar Forum Komunikasi Aktivis NU Jawa Timur di Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Surabaya, Senin (15/6/2026).
Forum yang menghadirkan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj dan Prof. Dr. KH. Achmad Muhibbin Zuhri itu melahirkan sebuah seruan moral sekaligus rekomendasi strategis yang diberi nama Maklumat Cheng Hoo.
Maklumat tersebut diposisikan sebagai panggilan nurani untuk mengembalikan NU pada jati diri autentiknya menjelang memasuki abad kedua perjalanan organisasi.
"NU tidak lahir dari hasrat merebut kekuasaan. Ia lahir dari kegelisahan para ulama yang melihat umat membutuhkan penuntun untuk menjaga agama, merawat bangsa, dan membimbing peradaban," demikian pengantar Maklumat Cheng Hoo.
Menurut para peserta FGD, ketika ruang organisasi mulai dipenuhi kalkulasi politik, transaksi kepentingan, serta intervensi kapital, NU perlu kembali bercermin pada sejarah kelahirannya agar tidak kehilangan arah perjuangan.
Koordinator Forum Komunikasi Aktivis NU Jawa Timur sekaligus inisiator kegiatan, Sudarsono Rahman, mengatakan bahwa maklumat tersebut merupakan bentuk ikhtiar kolektif untuk melakukan rekonstruksi organisasi secara menyeluruh.
"Struktur tertinggi NU (Syuriyah) wajib dipimpin oleh sosok yang memenuhi kualifikasi 3A, yakni 'Alim, 'Abid, dan 'Arif agar tidak mudah disetir oportunis. Sistem organisasi harus dikembalikan ke pola kolektif-kolegial, di mana Syuriyah memegang kendali penuh atas Tanfidziyah, dan lembaga Mustasyar dioptimalkan fungsinya sebagai Majelis Tahkim," ujar Sudarsono Rahman kepada media, Selasa (16/6/2026).
Pria yang akrab disapa Cak Dar itu menegaskan, Maklumat Cheng Hoo dibangun di atas tiga pilar utama.
Pilar pertama adalah pemulihan otoritas ulama sebagai pusat kendali organisasi. Ulama dinilai tidak boleh direduksi hanya menjadi pelengkap panggung politik atau pemberi legitimasi atas keputusan kekuasaan. Syuriyah harus benar-benar menjadi pusat arah dan pengambilan keputusan strategis organisasi.
Pilar kedua ialah penegasan Khittah 1926 dan kemandirian organisasi. Menurut maklumat tersebut, Khittah 1926 harus diwujudkan sebagai garis pembatas moral yang nyata, bukan sekadar slogan seremonial.
NU didorong merdeka dari cengkeraman kapital politik dan dibersihkan dari praktik perburuan jabatan instan yang menjadikan organisasi sebagai batu loncatan karier. Kemandirian tersebut perlu diperkuat melalui reformasi kaderisasi dengan Sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk memulihkan hak kader tulen di daerah, sekaligus menghidupkan kembali etos saudagar melalui gerakan Nahdlatut Tujjar.
Pilar ketiga adalah keseimbangan peran kebangsaan dan kemanusiaan. NU didorong tetap berdiri merdeka sebagai mitra kritis negara; berani mendukung kebijakan yang benar serta mengoreksi kekuasaan ketika keadilan sosial dilemahkan.
Di abad kedua, NU juga didorong bertransformasi menjadi Super Team berbasis data yang proaktif menjalankan empat peran global atau Syuhadan, yakni peran keagamaan, peradaban dan kebudayaan, kemajuan dan kesejahteraan, serta kemanusiaan universal.
Maklumat itu juga menyerukan pemenuhan lima hak dasar masyarakat sebagaimana khazanah fikih klasik, yakni hak atas pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan layanan kesehatan tanpa membedakan agama maupun etnis.
Agar tidak berhenti sebagai manifesto moral, Maklumat Cheng Hoo turut menawarkan lima agenda strategis sebagai peta jalan rekonstruksi NU.
Pertama, reformasi kaderisasi struktural. NU diminta menghentikan praktik pemberian karpet merah kepada pengurus "naturalisasi" serta membatasi privilese anak kiai atau Gus yang tidak melalui proses kaderisasi dari bawah. Sebagai solusi, diterapkan Sistem RPL Organisasi untuk menyetarakan dan menghargai pengabdian kader Badan Otonom (Banom) secara adil.
Kedua, penguatan kelembagaan resolusi konflik. Pola lama yang membiarkan Mustasyar tidak berfungsi optimal serta kegamangan organisasi dalam mengambil posisi terhadap isu krusial harus diakhiri. Mustasyar perlu dilembagakan sebagai Majelis Tahkim independen dengan keputusan yang mengikat secara hukum organisasi.
Ketiga, pemutusan ketergantungan ekonomi. NU didorong keluar dari pola ketergantungan terhadap bohir politik maupun budaya proposal transaksional. Sebagai gantinya, etos Saudagar Alim melalui Nahdlatut Tujjar perlu dihidupkan kembali guna mewujudkan kemandirian finansial organisasi.
Keempat, dekonstruksi metode pengaderan. Model kaderisasi searah seperti PKPNU atau PMKNU dikritik karena dinilai cenderung menjadi instrumen doktrinasi yang kaku dan berpotensi dijadikan alat penjegal politik di daerah. Kaderisasi ke depan harus lebih dialogis, berbasis dialektika keilmuan, kajian kitab, dan akurasi data primer.
Kelima, transformasi karakter gerakan. Watak kepemimpinan personalistik dan kecenderungan gerakan yang reaktif dinilai harus ditinggalkan. NU perlu bergerak menuju pola kepemimpinan kolektif-kolegial yang proaktif dengan bertumpu pada literasi data.
"Sejarah mengajarkan bahwa organisasi besar runtuh bukan karena serangan luar, melainkan karena hilangnya kompas moral dari dalam ketika transaksi mengalahkan musyawarah dan jabatan menggeser pengabdian," tegas Sudarsono.
Karena itu, Muktamar NU diharapkan tidak sekadar menjadi arena perebutan kursi kekuasaan, melainkan dikembalikan sebagai forum peradaban tertinggi umat.
Forum Komunikasi Aktivis NU Jawa Timur pun menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyin agar merapatkan barisan, menolak segala bentuk praktik transaksional yang mencederai marwah keulamaan, serta menjadikan momentum Muktamar sebagai titik balik untuk mengembalikan NU kepada jati diri autentiknya.
"Kepercayaan umat hanya akan kembali ketika ulama memegang penuh kompas navigasi organisasi. Jika ulama kehilangan posisi sebagai penunjuk arah, maka organisasi akan kehilangan tujuan. Tetapi jika ulama kembali memegang kompas peradaban, NU akan tetap menjadi mercusuar bagi umat, bangsa, dan dunia," pungkasnya. (Had)
Komentar