 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama tampak menikmati kopi dalam sebuah acara.(Dok/Istimewa). |
Berdasarkan data Nilai Ekonomi (NEKON) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Jawa Timur tahun 2025, kopi menyumbang 68,62 persen dari total transaksi yang mencapai Rp447 miliar.
Kontribusi itu menjadikan kopi sebagai tulang punggung sektor perhutanan sosial di Jawa Timur sekaligus memperlihatkan besarnya peran komoditas tersebut dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menilai capaian tersebut layak diapresiasi sebagai indikator keberhasilan pengembangan perhutanan sosial di daerah.
Meski demikian, menurutnya, ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu komoditas juga perlu diantisipasi melalui pengembangan sektor usaha lainnya.
"Dominasi kopi memang menunjukkan keberhasilan, tetapi ke depan perlu strategi penguatan komoditas lain agar ekonomi desa lebih tahan terhadap fluktuasi pasar," ujarnya.
Lia menegaskan, keseimbangan antara penguatan komoditas unggulan dan diversifikasi usaha harus menjadi perhatian bersama agar ekonomi desa berbasis hutan dapat tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan.
Saat ini, Jawa Timur tercatat memiliki 880 unit KUPS dengan 62 jenis komoditas yang dikembangkan.
Komoditas tersebut mencakup hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), hingga jasa lingkungan. Namun, kontribusi ekonomi dari sektor selain kopi masih tergolong kecil.
Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, mengatakan peluang pengembangan komoditas nonkopi sebenarnya masih sangat terbuka lebar.
Menurutnya, berbagai potensi seperti madu hutan, tanaman herbal, hingga ekowisata berbasis jasa lingkungan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
"Diversifikasi penting agar nilai ekonomi tidak hanya terpusat pada satu komoditas," jelasnya.
Di sisi lain, kopi hutan Jawa Timur telah menunjukkan daya saing di pasar internasional. Produk tersebut berhasil menembus pasar ekspor melalui skema communal branding, terutama dari wilayah Madiun, Jember, dan Jombang.
Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa produk perhutanan sosial mampu bersaing di tingkat global apabila didukung pengelolaan yang baik.
Meski demikian, penguatan sektor hilir dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipercepat.
Aspek pengolahan, penguatan merek, hingga perluasan akses pasar perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi petani hutan.
Dengan capaian Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang telah mencapai Rp598 miliar atau setara 47,56 persen dari total nasional pada 2026, Jawa Timur kini menjadi barometer nasional dalam pengembangan perhutanan sosial.
Capaian tersebut memperlihatkan besarnya potensi ekonomi desa berbasis hutan. Namun, keberlanjutannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan menghadirkan sumber-sumber pertumbuhan baru yang lebih beragam dan adaptif terhadap dinamika pasar. (Red)
Komentar