![]() |
| Penampakan kemacetan akibat kegiatan Pawai Santri dalam rangka Haflatul Imtihan di daerah Kapedi, Bluto, Sumenep.(Dok/istimewa). |
Berdasarkan informasi yang dihimpun, antrean kendaraan mencapai lebih dari 4 kilometer. Sejumlah pengguna jalan mengaku terjebak kemacetan selama lebih dari tiga jam akibat padatnya peserta pawai dan penonton yang memadati sepanjang rute kegiatan.
Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Tidak hanya pengguna kendaraan pribadi, para pelaku usaha, pekerja, hingga warga yang memiliki keperluan mendesak juga terdampak akibat tersendatnya arus lalu lintas.
Sejumlah warga menilai kemacetan sepanjang itu seharusnya dapat diantisipasi melalui pengaturan lalu lintas yang lebih maksimal. Mereka berharap pihak penyelenggara dan aparat terkait melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada kegiatan berikutnya.
Selain penyelenggara, perhatian masyarakat juga tertuju pada peran kepolisian dalam mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Mengingat dampak kemacetan yang cukup besar, warga meminta adanya evaluasi terhadap pola pengamanan dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan.
"Kegiatan keagamaan dan pendidikan tentu perlu didukung. Namun, ketika dampaknya sampai melumpuhkan akses jalan umum selama berjam-jam, perlu ada evaluasi serius agar hak masyarakat pengguna jalan juga tetap terlindungi," ujar salah seorang pengguna jalan yang terjebak kemacetan.
Warga menilai tugas kepolisian tidak hanya menjaga keamanan jalannya acara, tetapi juga memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas, pengalihan arus kendaraan, serta penyediaan jalur alternatif dinilai perlu menjadi perhatian dalam setiap kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
Hingga berita ini ditulis, kemacetan panjang akibat pawai tersebut menjadi perbincangan masyarakat di berbagai platform media sosial. Banyak pihak berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang dapat berlangsung meriah tanpa mengorbankan kenyamanan dan kepentingan publik. (MQ)


Komentar