 |
| FGD yang digelar PWI Kabupaten Pamekasan.(Dok/Istimewa). |
FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi yang objektif dan konstruktif untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pembangunan daerah melalui penyampaian gagasan dan kritik yang membangun.
"Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya berdiri sebagai wadah berkumpulnya wartawan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah," ujar Anam.
Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura itu menjelaskan, kondisi masih banyaknya jabatan kepala OPD yang diisi Plt menjadi perhatian publik. Menurutnya, penunjukan Plt memang merupakan solusi transisi yang sah secara administratif.
Namun, kepemimpinan definitif dinilai tetap diperlukan karena memiliki legitimasi penuh dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak jangka panjang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Anam menegaskan, forum yang digagas PWI bukan untuk mencari pihak yang patut disalahkan, melainkan menjadi ruang dialog yang menghadirkan berbagai perspektif.
"FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang," tambah dosen Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura tersebut.
Untuk mengupas persoalan tersebut secara komprehensif, PWI Pamekasan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, yakni Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan.
Diskusi dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan sekaligus Pemimpin Redaksi Media Jatim, Ongky Arista UA. Selama forum berlangsung, para narasumber memaparkan pandangan dari sisi eksekutif, legislatif, hingga akademisi terkait tantangan tata kelola birokrasi serta pentingnya pengisian jabatan definitif di lingkungan pemerintah daerah.
FGD turut dihadiri berbagai elemen masyarakat, di antaranya pengurus dan anggota PWI, insan pers, perwakilan NGO, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, Sekjen DK PPMI, Ketua HIPMI, hingga Ketua KNPI.
Melalui forum lintas sektor tersebut, PWI Pamekasan berharap lahir rekomendasi yang konkret dan solutif sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi.
"Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama, yakni lahirnya reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik," tutup Anam sembari mengapresiasi kehadiran para narasumber dan seluruh panitia pelaksana. (Red)
Komentar