 |
| Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan PW GP Ansor Jawa Timur, Zainuddin.(Dok/Istimewa). |
Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan PW GP Ansor Jawa Timur, Zainuddin, menilai PAN perlu berkaca pada sejarah dan tidak mudah menghapus jejak perjuangan para pendahulunya yang memiliki akar kuat dari keluarga besar Muhammadiyah.
“PAN jangan sampai ahistoris. Jangan mudah melupakan sejarah dan perjuangan para pendahulu yang notabene merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah,” tegas Zainuddin, Minggu (06/09/2026).
Menurutnya, persoalan menjadi lebih serius ketika PAN kemudian membangun branding sebagai “Partai Anak Nahdliyin”. Bagi Zainuddin, identitas Nahdliyin bukanlah komoditas politik yang dapat digunakan untuk kepentingan elektoral.
“Jangan begitu mudah mengeklaim diri sebagai Partai Anak Nahdliyin kalau pada akhirnya Nahdliyin hanya ditempatkan sebagai instrumen politik. Nahdliyin bukan ceruk suara. Ada kader, ada pengabdian, ada sejarah, dan ada kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Zainuddin kemudian menyinggung nasib sejumlah kader muda NU, khususnya kader Ansor, yang selama ini mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai Pendamping Desa.
Ia mempertanyakan pola kebijakan terkait penempatan dan pemindahan Pendamping Desa yang disebut berdampak pada sejumlah kader di lapangan. Menurutnya, apabila benar terdapat pemindahan yang dilakukan tanpa komunikasi dan pertimbangan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bahkan rasa ketidakadilan bagi para pendamping.
“Ini yang harus dijelaskan. Mereka adalah anak-anak muda NU yang bekerja di desa, mendampingi masyarakat, dan ikut menjalankan program pemerintah. Kalau kemudian ada kebijakan pemindahan yang dilakukan secara sepihak dan membuat mereka tidak nyaman, tentu kami harus bersuara,” katanya.
Sorotan tersebut semakin kuat karena Kementerian Desa saat ini dipimpin Yandri Susanto, kader PAN.
Zainuddin meminta PAN membuktikan bahwa kedekatan politik dengan Nahdliyin bukan hanya retorika menjelang kepentingan politik tertentu.
“Kalau PAN mengaku sebagai Partai Anak Nahdliyin, justru sekarang saatnya membuktikan. Jangan hanya mendekati Nahdliyin ketika membutuhkan dukungan politik, tetapi ketika kader-kader mudanya menghadapi persoalan kebijakan, mereka justru merasa tidak mendapatkan keberpihakan,” tegasnya.
Ia menilai ukuran kedekatan PAN dengan NU bukan terletak pada seberapa sering elite PAN hadir dalam forum-forum NU, melainkan pada seberapa jauh kebijakan yang lahir dari kader PAN memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan kader muda NU.
“Jangan ukur kedekatan dengan Nahdliyin dari seberapa sering datang ke acara NU. Ukurlah dari kebijakan. Karena politik yang sesungguhnya bukan soal siapa yang paling dekat di panggung, tetapi siapa yang hadir ketika rakyat dan kader membutuhkan keberpihakan,” kata Zainuddin.
Zainuddin juga mengingatkan PAN agar tidak terjebak dalam politik simbolik. Menurutnya, menggunakan identitas “Anak Nahdliyin” tanpa diikuti kebijakan yang konkret justru dapat melahirkan kekecewaan di tengah warga NU.
“Kalau Nahdliyin hanya dipakai sebagai tagline, itu bukan kedekatan. Itu namanya branding politik. Dan kader-kader NU hari ini sudah cukup dewasa untuk membedakan mana persahabatan yang tulus dan mana pendekatan yang hanya muncul ketika ada kepentingan politik,” pungkasnya.
Bagi PW GP Ansor Jawa Timur, kata Zainuddin, kedekatan dengan Nahdliyin harus dibuktikan dengan keberpihakan yang nyata, bukan hanya klaim identitas.
“Jangan klaim menjadi anak Nahdliyin kalau pada saat yang sama anak-anak muda NU yang sedang mengabdi kepada masyarakat justru merasa tidak mendapatkan rasa keadilan. Kalau ingin menjadi bagian dari keluarga besar Nahdliyin, buktikan melalui kebijakan,” tutupnya. (Red)
Komentar