 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam kegiatan DPD Goes To Scholl di UNAIR, Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Pesan tersebut disampaikan Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, dalam kegiatan DPD Goes to School bertema Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Wakil Rektor Unair Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis Prof. Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si.; Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.; serta akademisi dan pakar komunikasi politik Departemen Ilmu Komunikasi Unair Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. Direktur Kemahasiswaan DPD RI Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si., juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurut Ning Lia sapaan Lia Istifhama, politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Karena itu, mahasiswa perlu memahami dinamika politik sekaligus mengambil bagian dalam proses demokrasi dengan cara yang bertanggung jawab.
“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita hidup di negara demokrasi di mana aktivitas politik akan selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana generasi muda mau mencintai dan terlibat dalam politik dengan gagasan yang bersifat
konstruktif, bukan destruktif,” jelas Lia.
Dia menegaskan, keterlibatan dalam politik tidak harus dimaknai sebatas menjadi anggota partai politik atau mengikuti kontestasi pemilu. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui pemikiran kritis, kajian akademis, penyampaian aspirasi, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Kritik, menurut Ning Lia, tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik perlu dibangun berdasarkan analisis yang kuat, disertai solusi, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat dinamika politik, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan yang mendorong perbaikan kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Alumni Universitas Airlangga tersebut juga menjelaskan pentingnya strategi, keadilan, orientasi kebangsaan, dan integritas dalam kehidupan politik. Dia merangkumnya melalui empat konsep, yakni Strategy, Equity, Nation, dan Integrity.
“Kita membutuhkan strategi yang matang, keadilan otonomi daerah, serta orientasi jangka panjang demi keberlanjutan bangsa. Yang tak kalah penting adalah integritas. Kita butuh pembuktian kerja nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Menurut Ning Lia, demokrasi yang berkualitas membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances antarlembaga negara juga perlu berjalan secara konstruktif.
Pengawasan terhadap pemerintah tidak semestinya hanya berfokus pada kekurangan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi capaian, menemukan persoalan, dan merumuskan langkah perbaikan.
Dalam konteks itu, mahasiswa memiliki ruang luas untuk berkontribusi melalui pemikiran yang objektif dan berbasis pengetahuan. Kampus dapat menjadi tempat lahirnya gagasan yang membantu menjawab persoalan masyarakat sekaligus memperkuat demokrasi.
Dalam forum tersebut, Ning Lia juga mengenalkan peran DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Menurut dia, keberadaan DPD RI menjadi bagian dari upaya memperkuat representasi daerah dalam sistem demokrasi Indonesia. Aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah perlu mendapat ruang dalam pembahasan kebijakan nasional, termasuk terkait otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Senator Idola Gen Z itu berharap mahasiswa tidak ragu menyampaikan gagasan maupun kritik terkait persoalan daerah. Masukan dari kalangan akademisi dan generasi muda dinilai penting untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan publik.
“Aspirasi dan masukan kritis dari kalangan mahasiswa sangat kami butuhkan untuk mengawal kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang berkeadilan,” tegasnya..
Wakil Rektor Unair Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis Prof. Dr. Koko Srimulyo, Drs., M mengatakan, pengenalan lembaga negara kepada mahasiswa penting untuk membangun pemahaman politik dan kesadaran berdemokrasi. Mahasiswa perlu memanfaatkan ruang dialog untuk bertanya, belajar, dan memahami cara kerja lembaga negara sebagai bekal dalam menentukan ruang pengabdian.
“Mahasiswa perlu belajar memahami bagaimana lembaga negara bekerja, berani bertanya, dan mendalami proses politik yang berjalan. Kelak, saudara akan memilih ruang pengabdian masing-masing dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Koko.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M mengatakan posisi DPD RI dalam sistem bikameral asimetris di Indonesia. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki peran dalam memperjuangkan aspirasi wilayah, meskipun kewenangan legislasinya masih menjadi bagian dari diskusi mengenai penguatan sistem perwakilan nasional.
Penguatan agregasi kepentingan daerah, menurutnya, penting dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut hubungan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan nasional perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan wilayah agar pembangunan dapat berlangsung lebih merata.
Dari perspektif komunikasi politik, Suko Widodo mengingatkan bahwa politik tidak semata-mata berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umum. Politik juga mencakup proses menghimpun aspirasi masyarakat, memperjuangkannya, dan menerjemahkannya menjadi kebijakan publik.
Suko mengibaratkan hubungan mahasiswa dan DPD RI seperti “jodoh yang belum dikenalkan”. Keduanya memiliki kepentingan terhadap masa depan bangsa, tetapi komunikasi yang terjalin masih perlu diperkuat.
“Mahasiswa dan DPD RI itu seperti jodoh yang belum dikenalkan. Sebenarnya dekat di hati, karena sama-sama memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi masih jauh dalam komunikasi. Karena itu, ruang pertemuan seperti ini penting agar mahasiswa lebih mengenal DPD RI dan memahami bagaimana aspirasi daerah diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar Suko.(red)
Komentar