Aksi FKMG kali ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap beberapa lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
Dari hasil survei, Mereka menilai banyak terjadi ketimpangan pendidikan khususnya sistem yang diterapkan oleh Kepala Sekolah di beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Geger serta koordinator wilayah Pendidikan Kecamatan Geger.
Badrud Tamam. selaku korlap aksi, dalam orasinya menyampaikan, Seharusnya realisasi PIP harus ada sinergitas serta melakukan pengawasan dari Korwil terhadap Kepala Sekolah SDN.
"Survei yang kami lakukan korwil bukan menjadi pengawas. Akan tetapi malah main kongkalikong dengan Kepala Sekolah yang membuat PIP di sejumlah SDN di Kecamatan Geger tak masimal," teriaknya.
Menurutnya tak hanya PIP saja permasalahan yang dibawa masa FKMG kali ini. Korwil Pendidikan dinilai tak maksimal sehingga pendidikan di Kecamatan Geger banyak mengalami ketimpangan.
"Dari itu kami menuntut oknum Kepala Sekolah di Kecamatan Geger dipecat, pecat korwil pendidikan Geger karena dinilai tak maksimal. Jika Kadis Pendidikan tak mampu menindak silahkan mundur," papar Badrud.
Sementara itu Bambang Budi Mustika Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan. Mengaku selalu melakukan koordinasi serta sosialisasi terkait PIP ke setiap sekolah dan mengaku kecewa jika masih ada yang bermain di belakangnya.
"Hampir tiap bulan kami melakukan sosialisasi ke setiap sekolah terkait PIP. Saya kecewa jika masih ada oknum yang bermain," akunya di depan awak media.
Dirinya mengungkapakan dengan tegas untuk segera mengambil tindakan cepat dalam menyikapi PIP di SDN di Kecamatan Geger yang tak terealisasi sesuai prosedur.
"Tuntutan dari FKMG ini akan kami tindak lanjuti dengan cepat. Kami akan bentuk tim bersama inspektorat. Semuanya akan kami tindak lanjuti," ungkap Bambang.
Tak selesai disitu, masa aksi FKMG bergeser kedepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan dan meminta Anggota dewan untuk mendorong Pemerintah Bangkalan lebih kooperatif dalam menindaklanjuti yang menimpa Pendidikan Di Kecamatan Geger.
Nurhasan, Selaku Ketua Komisi D DPRD Bangkalan. Menekankan harus adanya transparansi publik sesuai apa yang diwajibkan Kementrian Pendidikan Dan Budaya (Kemendikbud) harus adanya transparansi.
"Transparansi itu kan penting. Jadi pilar demokrasi itu harus adanya keterbukaan harus ada transparansi. Kita ini kan sudah menganut uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi," ucapnya.
Politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyarankan terhadap Disdik untuk memberikan surat secara resmi kepada inspektorat setelah dilakukan audit internal.
"Audit internal dulu, apakah betul adanya penyimpangan. Jika memang tidak selesai setelah dilakukan secara internal saya mendorong untuk memberikan surat secara resmi untuk dilakukan audit," tutup Nurhasan. (fat/lil)
Komentar