> Komisi A Sebut Jatim Siap Melaksanakan Gelaran Pilkada Serentak 2020 Lensajatim.id
|
Menu Close Menu

Komisi A Sebut Jatim Siap Melaksanakan Gelaran Pilkada Serentak 2020

Senin, 27 Juli 2020 | 14.55 WIB

Foto : Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi'i 

lensajatim id Surbaya- Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi'i menegaskan berdasar serangkaian sidak yang dilakukan oleh Komisinya ke beberapa daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2020, bahwa Jawa Timur siap melaksanakan Pilkada serentak.

Kesiapan 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, menurut politisi yang akrab disapa Buya Muzammil ini meliputi kesiapan anggaran dan kesiapan petugas di lapangan. 

Pemerintah pusat juga sudah memberika bantuan anggaran untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD), tetapi ada beberapa daerah yang tidak menggunakan anggaran tersebut, seperti di Jember, Malang dan Banyuwangi

Adapun daerah yang didatangi Komisi A DPRD Jatim saat sidak yaitu, kota Blitar, Malang, Jember dan Lamongan. Semua menyatakan siap melaksanakan Pilkada serentak. Adapun anggaran yang digunakannya murni bersumber dari APBD di masing'masing kabupaten/kota. Tertinggi di Surabaya Rp101 miliar. Menariknya, hampir semua wilayah yang kami kunjungi mengaku tidak membutuhkan bantuan dana APBN.

"Seperti di Jember untuk alat APD petugas sudah disediakan oleh Pemkab. Sementara agar tidak memunculkan klaster baru ditengah pendemi covid-19, seluruh petugas berjumlah 5 ribu orang, mulai KPU hingga KPPS Banyuwangi di rapid test semua. Selain berkawajiban menggunakan face shield, masker dan sarung tangan," jelas politisi yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim itu, Minggu (26/7).

Terlepas dari itu, yang melegakan KPU dalam rangka refokusing ternyata anggarannya tidak ada sepeserpun yang dialihkan. Full sepenuhnya untuk pembeliann APD dan penambahan TPS agar tidak berdesak-desakan.

Namun ada yang dikhawatirkan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan ini. Hal itu terkait partisipasi masyarakat (parmas). Pasalnya, ditengah pendemi seperti ini seorang calon yang akan kampanye melalui tatap muka dibatasi hanya sekitar 50 orang saja. Jika sebelumnya bisa bertemu dengan ribuan orang seperti di tanah lapang sekarang semuanya dibatasi.

"Saya berharap partisipasi masyarakat tidak turun ditengah pendemi corona seperti saat ini. Kalau sebelumnya calon bisa bertemu dengan ribuan massa, kini dibatasi hanya 50 orang. Termasuk dulu KPU bisa menggelar dialog atau tatap muka dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, kini tidak bisa karena anggarannya difokuskan pada pembelian APD dan penambahan TPS,"papar Ketua Majelis Alumni IPNU Jatim ini.

Muzammil mengungkapkan, pihaknya berharap pilkada serentak digelar 9 Desember 2020 tidak tertunda lagi. Karenanya kalau sampai dilakukan pengunduran lagi, maka pemerintah akan menanggung dana yang lebih besar. Selain honor untuk KPPS juga pembentukan Penjabat kepala daerah. Mengingat hampir semua walikota dan bupati di 19 kabupaten/kota di Jatim masa jabatannya habis di bulan Februari 2021.  (Hady/Lil)

Bagikan:

Komentar