 |
| Samieoeddin, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sumenep. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id Sumenep- Kasus video mesum yang diduga diperankan oleh salah satu oknum wakil rakyat di DPRD Sumenep terus menggelinding. Video yang dirasa meresahkan masyarakat ini mendapat perhatian dari banyak pihak.
Terbaru sekelompok pemuda yang tergabung dalam Pemuda dari Gerakan Pemuda Peduli Sumenep (GPPS) sempat menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumenep. Kamis, (21/10/2021). Mereka mendukung langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sumenep untuk mengusut kasus tersebut.
Terkait hal tersebut, Ketua BK DPRD Kabupaten Sumenep, Samioeddin, mengaku mendukung dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh para pemuda yang melakukan aksi demonstrasi.
" Ini tuntutannya kan ada dua, yang pertama kalau terbukti apa langkah BK, kemudian kalau tidak terbukti, nama baik DPRD segera dikembalikan," tukas Samioeddin saat dihubungi melalui sambungan telepon. Sabtu, (23/10/2021).
Sebab, menurut politisi senior PKB ini, dengan beredarnya pemberitaan dugaan video asusila yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD, marwah DPRD menjadi tercoreng.
Pihaknya juga, mengaku hingga saat ini sudah melakukan berbagai langkah dalam mengungkap persoalan tersebut. Tapi memang diakui, hingga saat ini belum mendapatkan bukti nyata. " Ini kan yang berdasarkan pemberitaan itu video, dan sampai saat ini kami berusaha untuk mendapatkan video tersebut, kalau temen-temen ada, ayo kami dibantu biar memudahkan dalam penyelidikan," tandasnya.
Bila dirinya sudah mendapatkan bukti video tersebut maka akan segera melakukan tindakan. " Dan kalau sudah ada bukti, ada video, kemudian itu sudah jelas, terus nanti saya tidak bisa melangkah, karena kepentingan kelompok dan semacamnya, saya akan mundur dari Ketua BK," ungkapnya dengan nada serius.
Ketika disinggung soal BK yang tidak menemui pemuda yang melakukan aksi, wakil rakyat asal Dapil V ini menjelaskan bila itu hanya persoalan waktu saja. Menurutnya, saat ini kegiatan DPRD sangat padat karena sedang melakukan pembahasan R-APBD 2022.
Sehingga, kata Samioeddin, dirinya sudah menyampaikan kepada Humas DPRD Kabupaten Sumenep agar menjadwalkan pertemuan diluar jadwal kedewanan. " Sekarang ini kita masalahnya sedang fokus pembahasan R-APBD 2022, Insyaallah selesai tanggal 25, kerena 26 atau hari senin kita sudah paripurna. Ini kan juga terkait kepentingan masyarakat banyak," pungkasnya. (Yud/Red).
Komentar