 |
| Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim, Ahmad Nur Aminuddin saat menerima kunjungan HMPB. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id Surabaya- Kantor sebagai salah satu fasilitas untuk menunjang kinerja Komisi Informasi (KI) Jawa Timur dikeluhkan, selain karena kurang strategis, fasilitasnya juga dianggap kurang menunjang dengan aktivitas KI Jatim yang padat.
Salah satu Komisioner KI Jatim, Ahmad Nur Aminuddin saat dikunjungi oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) bercerita bahwa KI Jatim sangat padat dengan agenda sengketa informasi, sehingga disetiap minggunya selalu ada persidangan. " Jadi tiap selasa, rabu dan kamis hampir pasti ada sidang ajudikasi yang diselesaikan, serta menumpuknya penyelesaian sengketa informasi pengajuan yang datang dari Kota dan Kabupaten se Jawa Timur," cerita pria yang akrab disapa Amin ini. Rabu, (03/11/2021).
Tetapi, kata mantan Ketua Umum PKC PMII Jatim ini hal tersebut tidak di dukung oleh suport sistim yg memadai. " Diantaranya seperti penambahan jumlah panitera pengganti, tenaga Ahli bidang hukum dan tempat yang memadahi kata Amin," tandasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ahmad Mudabir Koordinator Advokasi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) mengungkapkan rasa keprihatinannya setelah bersilahturahmi dengan Komisi Informasi Jawa Timur. "pantas saja komisi informasi jatim ini hampir tidak ada suaranya, lah fasilitasnya aja tidak layak," ungkap jabir.
Jabir sapaan Akrabya mengatakan bagaimana bisa Komisi Informasi Jawa Timur bisa melaksanakan Tugas dan kewajibannya melayani masyarakat jika Gedung tidak layak, dan tidak didukung SDM yg mumpuni. "bangunan gedung sudah tua, tidak terurus, tidak ada sdm yang mumpuni sprti staff Khusus, bagaimana lembaga ini bisa melayani masyarakat?," tandas Jabir saat dihubungi Media.
Dirinya berharap Gubernur Jawa Timur memperhatikan Prasarana mulai dari Gedung samapai SDM yang ada di Komisi Informasi (KI) Jawa timur agar bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat. (Red)
Komentar