 |
| Suasana Rapat Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Bojonegoro soal LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2021. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Bojonegoro - Rapat Panitia Khusus III DPRD Bojonegoro membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro TA 2021 sejak pagi hingga malam hari, bahkan sempat memanas dibeberapa sesi, Jum'at (18/3/2022) lalu.
Mohammad Mohlasin Afan, salah satu anggota Pansus dari Fraksi Demokrat sempat melempar pertanyaan soal rencana program Dinas Pendidikan yang tidak bisa terealisasi.
Sekretaris DPC Demokrat ini meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan soal gagal cairnya DAK Fisik tahun 2021 senilai 16 Miliar lebih dan juga menagih janji Database Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang belum juga terealisasi dengan detail.
"Karena ini menjadi pijakan penting untuk melakukan prioritas pembangunan dalam proses penganggaran," tegas Mohlasin Afan.
Nur Sujito selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro bahkan mengakui bahwa gagal cair DAK Fisik tahun 2021 tersebut murni karena kesalahan SDM di Dinas Pendidikan.
"Kami meminta maaf sekaligus berjanji akan membenahi persoalan SDM di Disdik Bojonegoro," ungkap Nur Sujito.
Meski menurutnya, kejadian tersebut dirinya belum menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan. Sementara, untuk Database Sarpras Pendidikan Bojonegoro yang objektif, hingga saat ini pihaknya juga mengakui bahwa Disdik belum mempunyai dan dirinya berjanji pada Perubahan APBD tahun 2022 ini akan segera merealisasikannya.
"Kami akan memasang anggaran untuk assesment Data Dapodik agar lebih objektif, kami meminta dukungan anggota DPRD khususnya Komisi C untuk merealisasikan," pinta Plt Kepala Disdik Bojonegoro ini.
Seperti diketahui, Database Pendidikan di Bojonegoro hanya menyebutkan profil, jenis dan jumlah sekolah dimasing - masing wilayah kecamatan tanpa bisa mengetahui detail kondisinya hingga hari ini. (Tim).
Komentar