|
Menu Close Menu

Wakil Bupati Bondowoso Launching Website KLA

Kamis, 02 Juni 2022 | 21.47 WIB

Launching Website KLA Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. (Dok/Istimewa).


Lensajatim.id, Bondowoso - Menjelang penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) pada 7 Juni 2022 mendatang, Pemkab Bondowoso melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) tengah menyiapkan berbagai upaya untuk memenuhi 24 kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PPPA.


Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat menerangkan, dalam upaya memenuhi kriteria tersebut, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak dan bersinergi. Bahkan, dalam hal ini Wabup Irwan menegaskan siapa berbuat apa harus jelas !


" Harus jelas, siapa harus melakukan apa. Tak hanya sekadar diupayakan, tapi juga harus diwujudkan Bondowoso sebagai kabupaten layak anak ," katanya saat launching website KLA, di Ruang Sabha Bina Praja 1 Pemkab Bondowoso, Kamis (2/6/2022).


Menurutnya, untuk menuju KLA maka Bondowoso harus terhindar dari pernikahan dini. Karena pernikahan dini menjadi salah satu cikal bakal lahirnya bayi stunting, terjadinya perceraian, munculnya kemiskinan baru bahkan kemiskinan ekstrim.


" Stunting mengancam generasi penerus bangsa. Makanya penting adanya forum anak karena mereka adalah penerus di Bondowoso, penerus di provinsi dan generasi secara nasional," bebernya. 


Untuk itu, Wabup Irwan meminta Kementerian Agama melalui KUA, untuk mengurangi kebijakan dispensasi nikah. Pasalnya, dispensasi terhadap anak yang belum siap nikah menjadi salah satu penyebab tingginya pernikahan dini.


" Jika masih stunting dan pernikahan dini tinggi, maka sulit untuk menuju KLA, " imbuhnya.


Untuk diketahui, Kementerian PPPA menggunakan 24 indikator yang terbagi-bagi berdasarkan lima klaster ini untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kabupaten/kota layak anak di kab/kota yang nantinya akan diberikan penghargaan.


Adapun, pembagian indikatornya yaitu Kelembagaan (3 indikator), Klaster hak sipil dan kebebasan (3 indikator), Klaster lingkungan dan pengasuhan alternatif (5 indikator), Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 indikator).


Selain itu, terdapat indikator Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (3 indikator), Klaster perlindungan khusus 4 indikator). (Nang)

Bagikan:

Komentar