 |
| Rembuk Nelayan Dewan Pengurus Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Timur di Desa Banyuurip Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. (Dok/Fiq). |
Lensajatim.id, Gresik - Dewan Pengurus Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Timur menggelar kegiatan 'Rembuk Nelayan' dengan tema "Aksi Kolaborasi Memperkuat Kebijakan dan Anggaran Perlindungan Sosial untuk Nelayan Tradisional dan Perempuan Pesisir di Jawa Timur " di Desa Banyuurip Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rabu,( 14/9/2022).
Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan Pengurus Daerah KNTI dan KPPI (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) dari beberapa Kabupaten di Jawa Timur diantaranya DPD Gresik, DPD Surabaya, DPD Tuban, DPD Lamongan, DPD Bangkalan dan DPD Pamekasan.
Forum tersebut menjadi ajang untuk melakukan dialog dan temu gagasan antara nelayan dengan pemangku kebijakan yang turut hadir sebagai penanggap; Niko Amrullah (tenaga ahli Kantor Staff Presiden), OMBUDSMAN-RI Provinsi Jatim, Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Perwakilan PT. Gresik Migas, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jatim dan Perwakilan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jatim.
Dani Setiawan, Ketua DPP KNTI dalam sambutannya menyampaikan bahwa KNTI selama ini bersama Koalisi Kusuka (KNTI, Internastional Budget Partnership (IBP), Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA dan KOTA KITA) telah melakukan serangkaian kegiatan advokasi terkait akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
Selain itu, bersama Kantor Staff Presiden (KSP) yang melahirkan MoU di enam daerah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, BPH Migas dan Pertamina yang telah bersepakat untuk mempermudah akses BBM subsidi utk nelayan serta menjadikan kartu KUSUKA menjadi penguat rekomendasi akses BBM subsidi.
"Mari kita terus jahit koordinasi dan kolaborasi antara masyarakat khususnya nelayan dengan pemangku kebijakan," ucap Dani.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW KNTI Jawa Timur, Misbachul Munir mengatakan dalam dua tahun terakhir ini KNTI telah melakukan survei pemetaan partisipatif tentang akses dan ketersediaan BBM Bersubsidi serta dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha perikanan.
Hasil survei ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi nelayan dilihat dari hasil penjualan, termasuk bagaimana nelayan dalam mengakses BBM sebagai kebutuhan utama nelayan.
"Rembuk ini bertujuan untuk konsolidasi, dialog dan temu gagasan. Hak nelayan atas bahan bakar minyak ini perlu diperkuat dalam bentuk penyusunan, perbaikan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan, termasuk memastikan bahwa anggaran subsidi digunakan secara kredibel dan transparan," kata Munir.
Acara ini juga dihadiri beberapa Kepala Desa di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, BAPPEDA Kabupaten Gresik, Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama Gresik, BANK GRESIK, KORAMIL, Perwakilan IBP, Perwakilan Perkumpulan INISIATIF dan Perwakilan Seknas FITRA. (Fiq).
Komentar