|
Menu Close Menu

Gandeng Ditjen HAM dan DPN, Unusia Launching LKBH dan Satgas Anti Kekerasan Seksual

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 11.17 WIB

Launching Lembaga kajian & Bantuan Hukum (LKBH) Unusia serta Satgas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

Lensajatim.id, Jakarta- Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menjalin  kerja sama dengan Ditjen HAM & DPN Indonesia untuk membangun kesadaran hukum di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Unusia dengan Ditjen HAM melakukan Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang mempuni di bidang HAM. Sementara dengan DPN Indonesia, Unusia akan melakukan  pelatihan keprofesian hukum dan peningkatan kompetensi baik dalam dunia advokat atau mediator  hukum.


Juri Ardiantoro, selaku Rektor Unusia  menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan akan pemahaman hukum sangat dibutuhkan di tengah masyarakat.


 "Kompleksnya permasalahan hukum saat ini, membuat Unusia tergerak untuk melakukan pengkajian dan advokasi baik litigasi atau non litigasi  terhadap masalah hukum. Oleh karenanya, Lembaga kajian & Bantuan Hukum (LKBH) Unusia serta Satgas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual (PPKS) ini kami bentuk," jelas Juri, lewat rilis yang diterima redaksi. Sabtu, (29/10/2022).


Senada dengan Rektor, Dekan Fakultas Hukum Unusia, Muhammad Afifi mengatakan “Saat ini kami sedang mengglakkan advokasi probono  untuk sebisa mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat. Sebagaimana salah satu spirit Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan disiplin ilmunya masing – masing. imbuhnya.


Turut hadir dalam agenda ini, Dirjen HAM, Mualimin Abdi juga berkesempatan menyampaikan dukungannya terhadap Unusia. Ditjen HAM akan terus membangun sinergi bersama pelbagai pihak dalam pemajuan HAM di tanah air, termasuk bersinergi dengan Perguruan Tinggi.


“Saat ini kami sedang menyusun indeks HAM Indonesia yang berguna untuk mengukur kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM dalam menjamin perlindungan HAM bagi masyarakat. Oleh karenanya, kita berharap bahwa ke depan dengan adanya MoU ini, maka akan banyak tindaklanjut kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dengan Unusia," Sambung Mualim.


Sementara, kehadiran Presiden DPN Indonesia, Faizal Hafied dalam agenda kerjasama ini sekaligus memberikan 4 jenis beasiswa Pelatihan Profesi Advokat (PKPA) dan Mediator kepada Dosen dan Mahasiswa Unusia.


Menurutnya, “Tentu kita punya harapan besar kepada cendekia NU. Berhubung di DPN juga ada orang NU-nya, yaitu Gus Hotman (Hotman Paris), kami berharap penuh dari kerjasama dan beasiswa ini dapat mencetak cendekia NU yang professional dalam dunia hukum," Tutur 


Setelah selesai sambutan dan penandatangan Nota kesepahaman atau MoU. Para pihak saling bertugar Cinderamata persembahan.


Kegiatan yang juga dihadiri oleh puluhan mahasiswa Unusia, Sekjend PB PMII dan Ketua IPPNU ini ditutup dengan aksi simbolik yaitu, pembentukan Satgas PPKS dengan melakukan cap tangan, sebagai komitmen dalam memberantas kekerasan dan pelecehan seksual. (Red).

Bagikan:

Komentar