 |
| Robert Rouw, Wakil Ketua Komisi V DPR RI. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Bogor- Robert Rouw, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, meminta Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengapresiasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat di Desa Bojongkulur. Inisiatif masyarakat dalam membangun fasilitas desa wisata dan pasar, patut mendapatkan perhatian lebih.
"Ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Harusnya pemda hadir untuk apresiasi mereka. Kita lihat tempat parkirnya belum bagus, ini yang harus diperhatikan oleh pemda, jangan pemda hanya tutup mata saja, cuma mau tarik pajak dari masyarakat," kata Roberth seusai meninjau Dermaga enam Desa Wisata Bojongkulur dan Pasar Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023).
Roberth mengapresiasi inisiatif Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) beserta perangkat desa, kecamatan, juga masyarakat Bojongkulur yang telah bersinergi mengubah perspektif Desa Bojongkulur. Desa itu dulunya dikenal sebagai desa rawan bencana, kini menjadi desa wisata dengan memberdayakan ekonomi masyarakat yang disandingkan dengan penggunaan teknologi.
"Mereka mengubah itu menjadi wisata sungai dengan fasilitas perahu-perahu karet. Daerah itu tadinya kumuh dan kotor, tapi telah ditata oleh desa menjadi tempat rekreasi untuk masyarakat sekitar," imbuhnya.
Menurut Legislator NasDem dari Dapil Papua itu, inisiatif yang dilakukan masyarakat sangat baik dan patut diapresiasi. Desa wisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga, antara lain dari hasil penjualan makanan dan minuman.
"Mereka menggunakan kemajuan teknologi yang ada. Jadi kalau mau pesan makanan dan minuman tinggal akses melalui barcode yang telah disediakan di tempat wisata tersebut," tuturnya.
Sebagai desa rawan bencana, Desa Bojongkulur telah memasang kamera untuk memantau debit air sungai Cikeas. Kamera yang dipasang dapat diakses oleh masyarakat melalui komunitas desa, sehingga warga bisa memantau ketinggian air sungai setiap saat.
Roberth meminta kepada kementerian terkait untuk membantu Desa Bojongkulur agar tidak lagi menjadi desa rawan bencana.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang sudah menindaklanjuti, menyurvei untuk memberikan solusi dalam mengatasi banjir di Bojongkulur. Kita juga minta pemerintah daerah untuk berperan aktif, karena tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat," tegasnya. (dpr.go.id/*)
Komentar