Ujang Bay, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. (Dok/Istimewa). |
"Selama ini berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2020-2023, telah terjadi 115 konflik agraria yang disebabkan oleh proyek strategis nasional. Jangan sampai program-program yang sekarang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo hanya akan menambah beban konflik agraria," ungkap Ujang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nurson Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Rapat kerja perdana Komisi II DPR dengan Kementerian ATR/BPN, selain perkenalan dengan jajaran Kementerian ATR/BPN juga mengagendakan rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam seratus hari pertama Kabinet Merah Putih (KMP).
Dalam kesempatan tersebut, legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang) itu mengapresiasi Menteri Nusron dalam belanja masalah.
"Tinggal penyelesaiannya. Artinya, perlu mitigasi masalah-masalah tersebut," tandas Ujang.
Sebelumnya, Nusron memaparkan rencana program Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama KMP.
Nusron menyebutkan dalam 100 hari pertama akan menata ulang sistem dan tata cara perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian.
Nusron juga menyatakan, rapat kerja dengan Komisi II kali ini sangat tepat karena Kementerian ATR/BPN membutuhkan masukan, terutama dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (Red)
Komentar