 |
| Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Jakarta– Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM agar memberikan pertanggungjawaban terbuka terkait maraknya praktik mafia solar bersubsidi yang merugikan masyarakat kecil dan negara.
Salah satu kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kasus ini mencuat saat Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dan menerima banyak keluhan dari masyarakat serta pelaku usaha kecil mengenai distribusi solar yang tidak tepat sasaran.
“Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan,” tegas Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (5/7/2025).
Politisi asal Dapil Jawa Timur IV ini menyebut, praktik mafia solar subsidi berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Lemahnya pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi celah empuk bagi mafia untuk bermain.
“BPH Migas dan Ditjen Migas tidak boleh tinggal diam, apalagi takut terhadap tekanan politik atau oknum yang membekingi para pelaku. Kalau ada tekanan atau bekingan, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi XII siap membackup penuh pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” tegasnya.
Bambang juga menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI akan mendorong pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi, termasuk reformasi tata kelola subsidi energi dan penguatan sistem digitalisasi pengawasan.
“Kami sedang mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat. Tidak menutup kemungkinan Komisi XII juga akan menyampaikan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk mengambil langkah struktural,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPR – khususnya Komisi XII – tidak akan membiarkan subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat kecil justru dirampas oleh mafia yang dilindungi oknum-oknum tertentu.
“Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya,” pungkas Bambang. (Had)
Komentar