Ning Lia Tegaskan Fondasi Keberlangsungan Bangsa: Pendidikan, Demokrasi Sehat, dan Kesepakatan Publik

Baca Juga

Ning Lia saat jadi pembicara dalam acara Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta – Anggota MPR RI dari unsur DPD RI Jawa Timur, Lia Isthifama, menegaskan bahwa keberlangsungan bangsa harus dipandang secara utuh, mencakup pendidikan, kualitas demokrasi, hingga adanya kesepakatan publik tentang arah pembangunan nasional.

Menurut Senator yang akrab disapa Ning Lia ini, perjuangan seorang pemimpin tidak hanya untuk menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menanamkan pondasi kuat bagi generasi mendatang. Ia mencontohkan perjuangan RA Kartini dalam memajukan pendidikan perempuan, yang baru terasa hasilnya puluhan tahun setelah beliau wafat.

“Itu yang saya tangkap. Sebagai wakil rakyat, kita harus memahami hakikat demokrasi dan nilai musyawarah yang terkandung dalam Pancasila,” ujar Ning Lia dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia MPR RI yang digelar oleh Koordinatoriat Wartwan Parlemen (KWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/8/2025).

Ning Lia menyoroti dinamika kebijakan publik yang sering memunculkan pro dan kontra, termasuk pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkan hal tersebut dengan teori siklus disintegrasi bangsa dari Ibnu Khaldun, yang mengingatkan bahaya krisis kepercayaan bila ketimpangan sosial dan rasa termarjinalkan tidak diatasi dengan baik.

Terkait wacana MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, Lia menilai respons publik wajar beragam. Namun, ia menekankan, wacana itu bukan ambisi politik, melainkan upaya menjaga arah bangsa sesuai sejarah konstitusi.

“Perubahan konstitusi bisa lahir dari konsensus rakyat maupun mekanisme formal. Tantangannya adalah memberi edukasi publik agar memahami pentingnya kesepakatan bersama,” jelas senator yang juga penulis novel Berkisah Tentang Hati tersebut.

Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini juga menegaskan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang, dan mendorong generasi muda untuk melek politik serta memahami konsep-konsep kenegaraan.

Karena itu, ia mendorong revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperkuat ketetapan MPR yang memiliki nilai eksternal lebih tinggi dibanding sekadar keputusan atau peraturan MPR.

Di penghujung pernyataannya, Ning Lia mengajak generasi muda melihat proses politik secara menyeluruh, termasuk memastikan penerapan otonomi daerah berjalan adil antara pusat dan daerah.

“Jangan sampai keadilan hanya dirasakan di satu sisi, sementara di mata publik tampak timpang. Generasi muda harus merasa menjadi bagian penting dari kajian dan praktik demokrasi,” tutup Ning Lia, yang juga dikenal sebagai pencipta lagu bertema pertanian.

Sebatas informasi, hadir dalam diskusi tersebut narasumber lainnya diantaranya Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB KH. Maman Imanul Haq, Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo.(Had)