Soroti Zonasi SPMB, Anggota DPD RI Ning Lia Minta Hak Difabel Lebih Diakomodasi

Baca Juga

Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur. (Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta– Suasana rapat Komite III DPD RI di Senayan, Selasa (26/8/2025), terasa hangat sekaligus penuh perhatian. Di tengah diskusi mengenai sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Senator Jawa Timur Lia Istifhama tampil dengan suara yang lantang, menyoroti persoalan yang sering terabaikan: hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Ning Lia, sapaan akrabnya, menyoroti praktik penerapan kuota jalur domisili SMA yang dinaikkan menjadi 35 persen, padahal dalam Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 disebutkan minimal hanya 30 persen. Kenaikan angka ini, menurutnya, tidak sederhana. Ia berdampak langsung pada jalur afirmasi, yang justru menjadi harapan utama siswa penyandang disabilitas untuk bisa masuk sekolah menengah.

“Ketika kuota domisili diperbesar, otomatis jalur afirmasi tergerus. Padahal, jalur afirmasi inilah satu-satunya pintu yang dapat diandalkan anak-anak disabilitas,” tegasnya.

Ia menyebut, di sejumlah daerah jalur afirmasi khusus difabel hanya dibuka 3 persen dari pagu sekolah. Tidak ada jalur domisili khusus difabel. Alhasil, meskipun mereka bisa mendaftar baik dalam maupun luar zona, kesempatan tetap sangat terbatas.

“Pendidikan inklusif jangan hanya indah di atas kertas. Harus benar-benar hadir untuk memberi ruang adil bagi ABK. Kalau tidak, anak-anak difabel akan terus menjadi kelompok marginal,” kata Ning Lia penuh keprihatinan.

Lebih jauh, senator asal Jatim itu mendorong agar kuota afirmasi untuk penyandang disabilitas ditingkatkan, minimal di atas 3 persen. Menurutnya, kebutuhan pendidikan inklusif semakin tinggi di berbagai daerah, sehingga kebijakan harus berpihak penuh.

Ning Lia juga mengingatkan, negara tidak boleh abai. “Negara wajib hadir melindungi hak pendidikan anak-anak difabel. Mereka sama-sama anak bangsa yang harus mendapat kesempatan setara,” ujarnya menekankan.

Cerita ini diperkuat oleh suara orang tua. Muhammad, salah satu wali murid, membagikan pengalamannya mencari SMA inklusi untuk keponakannya yang lulus SMP. “Bayangkan, ada sekolah yang hanya menerima dua siswa difabel. Bahkan di satu wilayah, kadang tidak ada sekolah inklusi sama sekali. Kami betul-betul kesulitan,” keluhnya.

Dengan wajah serius, Ning Lia menutup pernyataannya. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat segera mengevaluasi distribusi kuota SPMB. “Keadilan dalam pendidikan harus diwujudkan. Jangan sampai ABK justru semakin tersisih oleh kebijakan,” pungkasnya. (Had)