 |
| Gus Hilman saat jadi narasumber dalam Workshop Pendidikan di Hotel Bromo Park, Probolinggo, Jawa Timur.(Dok/Istimewa). |
Bagi Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, langkah ini menjadi relevan karena angka partisipasi sekolah masih tergolong rendah.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, dalam Workshop Pembelajaran Interaktif melalui Digitalisasi Pembelajaran di Hotel Bromo Park, Sabtu (27/9/2025).
Workshop ini digelar Kementerian Pendidikan RI bekerja sama dengan anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi atau akrab disapa Gus Hilman.
Ratusan guru dari Kabupaten dan Kota Probolinggo hadir dalam forum tersebut. Tiga narasumber utama dihadirkan, yaitu Taufik Sugih Handayana dari Tim Teknis Digitalisasi Pembelajaran Direktorat SMP Kemendikbud, praktisi pendidikan Jatim M. Noer Fadli Hidayat, serta akademisi Ahmad Fawaid.
Menurut Dwijoko, digitalisasi pembelajaran dapat menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan minat masyarakat pada pendidikan formal.
“Ketika pembelajaran lebih interaktif dan relevan dengan zaman, masyarakat akan lebih terdorong untuk menyekolahkan anak-anaknya,” ujarnya.
Pernyataan ini sejalan dengan kondisi pendidikan di Probolinggo. Rata-rata lama sekolah di daerah ini hanya 6,31 tahun atau setara lulus SD.
Data tersebut menempatkan Probolinggo di peringkat ke-4 terbawah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Kalau diibaratkan liga sepak bola, kita ini berada di zona degradasi. Yang di bawah kita itu kabupaten-kabupaten di Madura. Kalau Madura jadi provinsi sendiri, kita yang terbawah,” tambah Dwijoko.
Rendahnya angka pendidikan ini juga berbanding lurus dengan tingginya pernikahan anak, yang masih menjadi tantangan sosial besar di Probolinggo.
Selain itu, Dwijoko menyoroti adanya kesenjangan di tingkat SMP. Dari total 274 SMP di Kabupaten Probolinggo, sebanyak 200 adalah sekolah swasta, sedangkan 74 lainnya negeri.
Menurutnya, perbedaan mencolok terlihat pada sekolah swasta yang berada di bawah naungan pesantren dan yang tidak, baik dari sisi kualitas maupun daya tarik bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Taufik Sugih Handayana menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menjalin kontrak dengan pihak ketiga untuk mendistribusikan televisi pembelajaran ke 43 ribu SMP di seluruh Indonesia.
Program ini ditargetkan rampung pada Desember 2025 dan menjadi bagian dari digitalisasi pembelajaran, salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Gus Hilman menegaskan pentingnya digitalisasi pendidikan, tetapi mengingatkan agar tidak melupakan aspek konvensional.
“Yang utama adalah keseimbangan antara pendidikan digital dan konvensional,” tegasnya.
Ia menilai, digitalisasi harus menjadi sarana memperkuat kualitas pendidikan, bukan sekadar gaya baru dalam proses belajar. (Had)
Komentar