 |
| M.Muhri, Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumenep saat menyampaikan laporan hasil reses III Tahun Sidang 2025.(Dok/Istimewa). |
M. Muhri menjelaskan bahwa reses yang dilaksanakan pada 22–29 Agustus 2025 merupakan momen penting untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh daerah pemilihan. “Hasil reses ini kami harap dapat ditindaklanjuti menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah, sehingga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Sumenep,” tegasnya.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi PKB meminta OPD terkait lebih sigap menangani persoalan kesehatan masyarakat. Muhri menyoroti lambannya respons pemerintah terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang sempat meluas sejak Januari dan memuncak pada Juli–Agustus.
“Ketika ada kasus, seharusnya penanganan dilakukan sejak awal, bukan menunggu hingga menumpuk menjadi KLB. OPD kesehatan harus hadir cepat agar masyarakat merasa terlindungi,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menyoroti rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan sarana-prasarana sekolah, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga sarana ibadah.
“Banyak guru swasta non-ASN yang belum menerima honor layak. Padahal mereka adalah ujung tombak pendidikan dan harus mendapat perhatian serius,” kata Muhri yang juga Ketua Komisi III DPRD Sumenep.
Masalah pertanian juga menjadi sorotan penting. Muhri menegaskan bahwa distribusi pupuk murah, mudah, dan cukup harus segera diselesaikan.
“Jangan sampai petani terus-menerus mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. OPD terkait harus peduli agar masalah ini tidak berulang,” tegasnya.
Fraksi PKB juga menyoroti kesenjangan pembangunan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan, khususnya di Kecamatan Giligenting dan Giliraja. Muhri menyebut banyak jalan poros yang rusak parah, sehingga perlu percepatan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses mencakup pembangunan jalan poros perbatasan Desa Tenonan–Astaga Jokotole, perbaikan jalan poros Batuputih–Batuputih Daya, serta perbaikan jalan utama di Kecamatan Nonggunong dan Lenteng.
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong penambahan program rumah tidak layak huni bagi warga miskin agar pemerataan kesejahteraan lebih terasa di seluruh wilayah.
Muhri menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus mengawal aspirasi ini agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. “Kami akan berdiri bersama rakyat dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar pro-masyarakat,” pungkasnya. (Yud/Had)
Komentar