![]() |
Audiensi Poros Pelajar Islam yang terdiri dari IPNU, IPPNU, dan PII Banyuwangi dengan Forpimda dan DPRD.(Dok/Istimewa). |
Dalam audiensi tersebut, Poros Pelajar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi, supremasi hukum, keadilan, serta kesejahteraan sosial dan pendidikan. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dinas terkait, dan DPRD Komisi IV agar lebih aktif bersinergi dengan organisasi pelajar secara inklusif.
Selain itu, mereka mendesak adanya perampingan anggaran DPRD yang dianggap tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dengan pengalihan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Forkopimda juga diminta segera mengambil langkah-langkah strategis menjaga stabilitas pendidikan dan sosial agar proses belajar mengajar tetap kondusif. Tak kalah penting, Polresta Banyuwangi diharapkan dapat responsif dalam menciptakan ruang aman bagi pelajar.
Ketua PC IPNU Banyuwangi menyambut baik forum ini. “Kami mengapresiasi ruang-ruang dialogis seperti ini karena demokrasi modern bukan hanya milik elit politik, tetapi juga melibatkan pelajar sebagai bagian penting dari masyarakat,” ungkapnya.
Koordinator Poros Pelajar, Dwi Ainul Haqiky, menegaskan bahwa kehadiran Poros Pelajar bertujuan mengonsolidasikan gagasan pelajar dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta DPRD. “Sinergi ini penting untuk memperkuat demokrasi yang sehat dan memperjuangkan hak-hak sosial serta pendidikan,” ujarnya.
Nada kritis disampaikan Ketua PC IPPNU Banyuwangi, Fika Huliyata. Ia mengingatkan agar forum-forum partisipatif seperti rembug anak, pemuda, dan perempuan tidak hanya berhenti pada seremoni. “Tanpa tindak lanjut nyata, forum-forum itu hanya akan meninabubukan,” tegasnya.
Keresahan juga datang dari Muhammad Habibi, Ketua PD PII Banyuwangi, yang menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. “Kami melihat langsung bagaimana narkotika mulai menyasar pelajar. Ini ancaman serius yang bisa merusak masa depan generasi Banyuwangi. Karena itu, ruang aman yang benar-benar melindungi pelajar sangat mendesak,” ujarnya.
Leony Nuha turut menekankan pentingnya kesejahteraan guru. “Kesejahteraan bukan hanya soal gaji, tetapi juga lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan yang tidak sehat akan memengaruhi guru dan berdampak pada psikologi sosial siswa,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Banyuwangi menyatakan siap melakukan perampingan anggaran dan memperkuat sinergi lintas komisi. Pemerintah daerah berkomitmen menggelar rembug tahunan yang substantif dan meningkatkan kesejahteraan guru. Polresta Banyuwangi pun menegaskan kesiapannya menjaga ruang aman bagi pelajar sekaligus memberantas peredaran miras dan narkoba.
Poros Pelajar Islam Banyuwangi menutup audiensi dengan menegaskan bahwa pelajar bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang siap mengawal demokrasi dan memastikan masa depan pendidikan Banyuwangi tetap terjaga. (Had)
Komentar